APKLI Apresisasi Pemerintah Relokasi PKL ke Tempat Lebih Strategis

JERNIH.ID, Jambi – Pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah gencar dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat menjadi tumbuh kembang para pedagang kaki lima dan usaha kecil dan menengah. Hal itu dikatakan oleh Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Provinsi Jambi, Adhi Putra Siaga. 

Menurutnya, suatu daerah akan berkembang perekonomiannya jika ada pasar atau pedagang kaki lima yang tumbuh di dalamnya. “Misalnya ada lahan perumahan atau taman akan tumbuh perekonomiannya jika di dalam dibangun pasar terlebih dahulu,” ucap Adhi, usai seminar ‘Dampak Pembangunan Infrastruktur bagi Pedagang Kaki Lima, di Shang Ratu Hotel, Jambi, Rabu (27/11/2019).

Adhi menjelaskan, berdasarkan Perpres No 125 mengenai Penataan, Perlindungan dan Pembinaan PKL, pemerintah wajib memberikan tempat yang strategis untuk para PKL berdagang. 

“Alhamdulillah, saat ini pemerintah telah memperhatikan para PKL di Provinsi Jambi dengan memberikan tempat-tempat yang lebih strategis untuk mereka berjualan. Memang awal-awal kita sempat ribut dengan Pemerintah Kota Jambi, tapi setelah keluarnya Perpres tersebut, pemerintah memberikan tempat-tempat yang semakin strategis untuk para PKL,” ucapnya.

Tak hanya Perpres, Pemerintah pusat melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yakni, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi dan UKM telah mengekfektifkan pemberdayaan PKl di ruang publik. 

“SKB tiga Menteri itu menjelaskan kalau fasilitas umum seperti taman wajib diisi 25 persen oleh PKL. SKB itu akan semkain menciptakan ekonomi kerakayat tumbuh di suaru daerah,” kata Adhi. 

Tak hanya itu, berdasarkan SKB tersebut, pemerintah juga harus memberikan jarak zonasi untuk ritel atau waralaba modern dengan pedagang kecil. 

“Jaraknya sudah dia atur. Minimal harus berjarak dua kilometer antara ritel modern dengan pedagang kecil. Jadi ritel modern tidak mematikan usaha pedagang kecil,” ucap Adhi.

Mengenai kredit usaha untuk pedagang, Adhi juga mengusulkan kenaikan plafon anggaran menjadi Rp 25 juta, namun dengan sistem kelola yang terpantau. “Plafon anggaran Rp 25 juta bukan berupa uang, namun berupa barang. Jadi kita menyediakan barang senilai Rp 25 juta untuk membuatkan mereka usaha. APKLI pun siap menjadi tempat monitoring bagi para PKL yang ingin mengajukan kredit,” tandasnya.

Editor : Muhammad Syafe'i