Bantah Perekrutan Ilegal, Kasatpol PP: Asesment Dilakukan kepada 10 PTT
Penulis: Muhammad Sapii , Editor: Yusminardi - Jumat, 11 Maret 2022 , 14:14 WIB
Kasatpol PP dan Damkar Provinsi Jambi, Rahmat Hidayat Berita Terkait
- Wagub Abdullah Sani Dorong Staf Ahli Tingkatkan Peran dan Kreativitas
- Geruduk Posko Center, Pedagang Aur Duri Nyatakan Dukung Haris-Sani
- Parah! 25 Tahun RH Berkecimpung di Pemda Tanjab Timur, 80 Keluarga Warganya Belum Menikmati Aliran Listrik
- KPU Merangin Umumkan Kelulusan PPK 24 Kecamatan Pilkada Merangin 2024: Ini Nama-namanya
- Ekspedisi Toba-HPN 2023: Dua Pengurus SMSI Sumut Ditambali Marga Batak
Bahkan saat dirinya menelusuri terkait perkerutan ini, ia mendapatkan bahwa 10 orang PTT itu ada titipan Gubernur, Wakil Gubernur (Wagub) dan anggota dewan.
"Saya konfirmasi 10 orang itu ada titipan Gubernur, Wagub Jambi, dan anggota dewan. Mau bawaan gubernur, wagub dan pimpinan anggota dewan saya tidak ada urusan," tegas Budi Yako, Jumat (11/3/2022).
"Ini cacat administrasi dari awal, saya sebagai Sekretaris Komisi I tidak pernah dengar ada pengajuan dan pembahasan untuk perekrutan 10 PTT ini," tambahnya.