DPRD dan Pemkab Tanjab Barat Sahkan Pertanggungjawaban APBD 2025

JERNIH.ID, ​KUALA TUNGKAL – DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama pemerintah daerah resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara dalam Rapat Paripurna Keempat di gedung DPRD, Senin (13/7/2026).

​Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Hamdani bersama Wakil Ketua Muh. Syafril Simamora ini menjadi tahap final setelah melalui proses pembahasan panjang di tingkat Badan Anggaran.

​Dalam rapat tersebut, Anwar Sadat yang hadir bersama Katamso menyampaikan apresiasi atas sinergi antara eksekutif dan legislatif. Ia menilai masukan serta kritik dari anggota dewan selama pembahasan merupakan poin krusial untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.

​"Kami berterima kasih atas saran dan rekomendasi yang diberikan. Semua masukan tersebut menjadi bahan evaluasi agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan jauh lebih baik," ujar Anwar Sadat.

​Anwar Sadat mengakui masih ada beberapa program yang belum berjalan maksimal sepanjang 2025. Selain itu, ia menyoroti adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang harus segera diselesaikan.

​Pihaknya telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk melakukan langkah konkret, mulai dari perbaikan tata kelola keuangan hingga manajemen aset daerah. Upaya ini dilakukan sebagai langkah serius pemerintah daerah dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di masa depan.

​"Ini komitmen kami untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kami ingin seluruh rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti," tegasnya.

​Persetujuan bersama ini diharapkan menjadi titik balik bagi Pemkab Tanjung Jabung Barat untuk mempercepat realisasi pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat luas.(*/JR2)