DTKS yang Responsif

Penulis: Redaksi - Senin, 11 September 2023 , 13:09 WIB
Yulfi Alfikri Noer S.IP., M.AP
Dok pribadi
Yulfi Alfikri Noer S.IP., M.AP

Oleh: Yulfi Alfikri Noer S.IP., M.AP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pemerintah terkait dengan kepastian data dalam pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat. KPK secara resmi menegaskannya dalam Surat Edaran No. 11 Tahun 2020, tanggal 21 April 2020, yang mengatur penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam proses penyaluran Bantuan Sosial. DTKS adalah sebuah sistem yang telah dipadankan dengan data kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Data tersebut dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan identifikasi tunggal bagi setiap warga negara. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial disalurkan kepada penerima yang memenuhi syarat secara tepat dan adil. Inisiatif ini sejalan dengan pelaksanaan rencana aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK). Dengan menggunakan DTKS yang terintegrasi dengan data kependudukan, pemerintah dapat memitigasi risiko penyalahgunaan, penyaluran ganda, atau kesalahan dalam pemberian bantuan sosial. Langkah ini juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan sosial, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam pemberian bantuan sosial yang efektif dan efisien.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah sebuah sistem atau basis data yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengidentifikasi penerima bantuan sosial yang memenuhi syarat. DTKS dirancang untuk mencatat informasi tentang keluarga atau individu yang berhak menerima bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Berencana (KB), dan program-program pro-poor lainnya. Salah satu tujuan utama DTKS adalah untuk memastikan bahwa bantuan sosial dialokasikan dengan tepat sasaran dan mencapai mereka yang benar-benar membutuhkan. Data dalam DTKS mencakup informasi tentang tingkat pendapatan, kondisi sosial, dan faktor-faktor lain yang digunakan untuk menilai apakah sebuah keluarga atau individu memenuhi kriteria untuk menerima bantuan sosial.

DTKS juga memiliki fungsi untuk memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih dalam penerimaan bantuan sosial, sehingga sumber daya publik tidak terbuang percuma. Selain itu, DTKS membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial serta pemantauan dan evaluasi keberhasilan program tersebut. Penting untuk diingat bahwa DTKS merupakan alat penting dalam upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan di Indonesia. Namun, agar DTKS efektif, data dalam sistem tersebut harus diperbarui secara berkala dan diverifikasi untuk memastikan akurasi dan relevansinya. Selain itu, perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian penting dalam pengelolaan DTKS.

Perbaikan DTKS merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk memperbaiki, memperbarui, dan meningkatkan kualitas data yang ada dalam sistem DTKS. Perbaikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan sosial adalah akurat, relevan, dan tepat sasaran. Berikut beberapa aspek penting dari perbaikan DTKS:

1. Verifikasi Data: Salah satu langkah utama dalam perbaikan DTKS adalah verifikasi data yang ada. Ini melibatkan peninjauan ulang data penerima bantuan sosial untuk memastikan bahwa mereka masih memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Data yang tidak akurat atau sudah tidak relevan harus diperbarui atau dihapus.

2. Pembaruan Data: Data dalam DTKS harus diperbarui secara berkala. Hal ini penting karena situasi ekonomi dan sosial masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu. Pembaruan data termasuk penambahan data baru, perubahan status penerima bantuan, atau perubahan dalam komposisi keluarga.

3. Identifikasi Tumpang Tindih: Perbaikan DTKS juga mencakup identifikasi tumpang tindih, yaitu situasi di mana individu atau keluarga terdaftar dalam beberapa program bantuan sosial yang berbeda. Ini dapat menyebabkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan harus dihindari.

4. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah: Perbaikan DTKS sering melibatkan kerja sama erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki informasi lebih terperinci tentang penduduk setempat, dan kolaborasi ini membantu memastikan keakuratan data di tingkat daerah.

5. Penggunaan Teknologi: Pemerintah dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung perbaikan DTKS. Ini termasuk penggunaan aplikasi berbasis smartphone atau sistem pelaporan online untuk mempermudah pengumpulan dan pembaruan data.

6. Pemeriksaan Independen: Beberapa lembaga independen, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dapat melakukan pemeriksaan terhadap DTKS untuk memastikan keakuratannya. Ini adalah langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial.

7. Ketepatan Target: Salah satu tujuan utama dari perbaikan DTKS adalah meningkatkan ketepatan dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial. Dengan memastikan bahwa data dalam DTKS akurat dan terkini, pemerintah dapat meminimalkan risiko bantuan sosial jatuh kepada mereka yang sebenarnya tidak memenuhi syarat, serta memastikan bahwa kelompok yang membutuhkan bantuan mendapatkannya dengan tepat.

8. Pemantauan dan Evaluasi Program: Data yang baik dalam DTKS juga memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang lebih baik terhadap program-program kesejahteraan sosial. Pemerintah dapat melacak dampak program-program ini, mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan, dan membuat kebijakan yang lebih efektif berdasarkan data yang akurat.

9. Perlindungan Data Pribadi: Penting untuk memastikan bahwa data pribadi yang dikumpulkan dalam DTKS dilindungi dengan baik untuk mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran privasi individu. Ini melibatkan kebijakan dan prosedur yang ketat terkait dengan pengelolaan dan keamanan data.

10. Kualitas Data: Selain kuantitas data, kualitas data juga sangat penting. Data dalam DTKS harus memiliki integritas, artinya data tidak boleh dimanipulasi atau diubah secara tidak sah. Pengawasan kualitas data harus menjadi bagian integral dari perbaikan DTKS.

11. Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perbaikan DTKS adalah faktor penting. Masyarakat harus memiliki pemahaman tentang bagaimana data mereka digunakan, dan mereka harus memiliki saluran untuk menyampaikan keluhan atau masukan jika ada ketidaksesuaian.

12. Perbaikan Proses: Selain perbaikan data itu sendiri, proses dalam pengelolaan DTKS juga harus diperbaiki. Ini mencakup pelatihan petugas yang mengelola data, penerapan prosedur yang lebih efisien, dan penggunaan teknologi yang memudahkan pengelolaan dan pembaruan data.

13. Perencanaan Strategis: Perbaikan DTKS sebaiknya terkait dengan perencanaan strategis dalam pengentasan kemiskinan dan ketidaksetaraan. Data yang akurat harus digunakan sebagai landasan dalam merancang kebijakan jangka panjang yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perbaikan DTKS adalah proses yang berkelanjutan dan penting dalam pengelolaan program-program kesejahteraan sosial. Dengan memiliki data yang berkualitas dan up-to-date, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien dan memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar mencapai mereka yang membutuhkannya. Selain itu, perbaikan DTKS juga membantu mencegah penyalahgunaan dana publik dan memastikan bahwa program-program pro-poor berjalan sesuai dengan tujuan mereka.

Dilansir dari https://kemensos.go.id, (6 September 2023), Menteri Sosial Tri Rismaharini dengan tegas menyampaikan kemajuan signifikan dalam upaya perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada tahun 2020. Dalam sebuah acara yang digelar di Gedung ACLC KPK, Mensos Risma menggarisbawahi bahwa sebelumnya, DTKS mendapatkan sejumlah catatan penting dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Upaya keras dan kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah menghasilkan hasil positif yang luar biasa. Salah satu perbaikan yang signifikan adalah penidaklayakan penerima bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah. Lebih dari 2,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak memenuhi syarat untuk menerima Bansos telah diidentifikasi, sehingga potensi kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp523 miliar per bulan dapat dihindari. Selain itu, bersama Pemerintah Daerah, sebanyak 41.377.528 data yang terdapat dalam DTKS berhasil diperbaiki.

Data ini melibatkan informasi tentang KPM yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial. Selain itu, ada juga 21.072.271 data usulan baru yang telah diterima. Dari data tersebut, lebih dari 15 juta jiwa telah menerima Bansos yang sangat dibutuhkan. Bahkan yang lebih penting, 4.473.332 jiwa yang diusulkan untuk masuk ke dalam DTKS telah diberikan perhatian dan bantuan yang sesuai.

Pencapaian ini adalah bukti nyata dari komitmen Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Sosial, dalam meningkatkan akurasi dan keadilan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan telah membantu mengatasi tantangan dalam DTKS dan mengarah pada upaya yang lebih efektif dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Ini juga menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan merupakan prinsip inti dalam upaya-upaya ini.

Memperbaiki DTKS tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya reformasi dan transparansi dalam administrasi publik. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah telah menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi masalah yang ada dalam DTKS. Upaya perbaikan ini juga mengirimkan pesan yang sangat positif tentang pentingnya pencegahan dan pengurangan korupsi dalam administrasi pemerintahan.

Dengan mengidentifikasi dan menidaklayakan penerima bantuan sosial yang tidak memenuhi syarat, pemerintah telah memastikan bahwa dana publik digunakan dengan bijak dan tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan integritas dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, langkah-langkah yang diambil dalam mengidentifikasi data yang memerlukan perbaikan dan data usulan baru juga menggambarkan komitmen untuk memperluas cakupan bantuan sosial kepada mereka yang belum terjangkau oleh program-program sebelumnya. Ini adalah langkah progresif dalam memastikan bahwa tidak ada yang terpinggirkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan data yang akurat, perencanaan yang matang, dan pelaksanaan yang baik, program-program kesejahteraan sosial dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan di masyarakat. Mensos menilai bahwa pembaruan data selama dua tahun (sesuai UU), atau bahkan enam bulan sekali dinilai masih sangat lambat. Karena data kependudukan berubah cepat, baik ada yang meninggal, berpindah domisili, bayi lahir, dan sebagainya. Karena itu, Mensos mengusulkan adanya pembaruan data tiap satu bulan sekali. Maka, pada 2021, Kemensos sudah mencoba evaluasi data tiap enam bulan ternyata data sudah tidak update. Karena itulah deviasinya terlalu tinggi jika Kemensos melakukan pembaruan tiap dua tahun sekali. Risiko ketidakakuratan data sangat tinggi.

Akhirnya, Mensos usulkan agar memperbarui data tiap bulan. Mensos juga menyinggung peran penting pemerintah daerah. Sesuai Undang-Undang No 13 tahun 2011, Mensos hanya berwenang menetapkan, dan bukan mengubah atau mengusulkan data. UU tersebut memberikan mandat, data diusulkan dari tingkat desa/kelurahan dan naik secara berjenjang sehingga pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi masyarakat setempat. Ini memastikan bahwa bantuan sosial dan pemberdayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang beragam di seluruh Indonesia. Penetapan itulah yang menjadi dasar pemerintah atau pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan. Menteri Sosial bertanggung jawab untuk menetapkan data yang diusulkan tapi tidak berwenang untuk mengubah data yang diusulkan dan memastikan implementasi kebijakan berdasarkan data tersebut.

Dalam menghadapi masalah kompleks seperti kemiskinan, perlu diingat bahwa tidak ada solusi ajaib yang dapat mengatasi semuanya. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen berkelanjutan untuk melakukan perbaikan yang terus-menerus, memperbarui data secara berkala, dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Data yang akurat dan terpercaya adalah landasan penting dalam merancang kebijakan yang efektif dan dalam memastikan bahwa bantuan sosial mencapai mereka yang membutuhkannya.

Perbaikan DTKS bukanlah tujuan akhir, tetapi bagian dari usaha yang lebih besar dalam menghadapi tantangan kemiskinan dan ketidaksetaraan di Indonesia, seperti perubahan iklim, krisis kesehatan global, dan ketidakpastian ekonomi akan menjadi faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Progres yang telah dicapai adalah landasan yang kuat untuk melanjutkan upaya menuju kesejahteraan yang lebih merata dan inklusif. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk tetap menjaga tingkat inovasi yang tinggi, responsif terhadap perubahan, dan berkomitmen kuat untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh penduduknya. Implementasi program-program pro-poor harus sepenuhnya memastikan pemberian manfaat yang signifikan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kemensos Hadir. Mantap.

(Penulis merupakan Tenaga Ahli Gubernur Bidang Tata Kelola Pemerintahan)

Tag:


PT. Jernih Indonesia Multimedia - Jernih.ID