Ini Alasan Gubernur Al Haris Warning Pimpinan OPD Terkait DUMISAKE
Penulis: Muhammad Sapii , Editor: Yusminardi - Senin, 21 Maret 2022 , 15:57 WIB
Gubernur Jambi, Al Haris Berita Terkait
- Hafizh Fattah: Batanghari Harus Menjadi Basis Haris-Sani
- Total Hadiah Rp 60 Juta, Ini Rute Festival Arakan Sahur Tanjab Barat Tahun 2022
- Soal Aset, Ini Kesepakatan KPK dengan Pemkab Merangin
- Buka Sosialisasi Program P3DN, Bupati Anwar Sadat Berharap Masyarakat Gunakan Produk dalam Negeri
- Gubernur Al Haris Launching Tower Repeater GSM: Kini di Muara Hemat Sudah Ada Sinyal HP
JERNIH.ID, Jambi - Gubernur Jambi Al Haris sepertinya harus menancap gas agar Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terintegrasi didalam Program Dua Miliar Satu Kecamatan (DUMISAKE) segera berjalan.
Kurang puas membeberkan soal DUMISAKE saat Upacara Kedisiplinan, Al Haris melanjutkan arahannya dengan mengumpulkan Kepala OPD di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, untuk mengetahui sejauh mana progres program tersebut.
"Ada OPD yang belum ketemu (mengambang soal program DUMISAKE) sehingga kita pijak gas sedikit, biar nyambung kan," ujar Al Haris setelah dari Ruang Pola, Senin (21/3/2022).
Al Haris menjelaskan, rapat kali merupakan rapat terbatas antara Gubernur dengan Kepala Dinas untuk mendalami sejauh mana pekerjaan dan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) mereka terkait dengan serapan anggaran yang akan muncul di tahun anggaran 2022 ini.
"Apakah regulasi sudah mantap, sudah sesuai atau belum. Sebelum eksekusi pencairan saya minta semua tersusun dengan baik, kerangka kerangka aturan yang akan digunakan dalam konteks, dana ini bisa bergulir ke masyarakat atau ke pihak penerima," katanya.
Selanjutnya ini tegas Al Haris, harus adanya kerjasama antar OPD yang terintegrasi. Seperti misalnya bantuan beasiswa Strata 1, ke siswa SMA/SMK miskin, agar tidak mengambang ini benar benar adalah warga yang penerima manfaat/miskin.
"Keliatan kalau kita masuk desa ada mereknya PKH. Nah ini lah fokus kita kedepan, sehingga nanti kalau kita bantu ini, intervensi anak nya sekolah, SMA/SMK dan ada beasiswa S-1 nya, lalu dia mau bekerja ada milenial dan UMKM emak-emaknya," ujarnya.
Menurut Al Haris, apabila ini berjalan semua maka angka tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi akan berkurang. "Kalau dari PKH berganti jadi non PKH, maka pemerintah akan mengusulkan nama nama baru untuk mengganti yang baru," tegasnya.
Al Haris juga mengklaim dalam rapat tersebut dirinya mengevaluasi terkait program unggulan DUMISAKE. "Ada regulasi regulasinya nanti yang sudah pas atau belum, kita lihat nanti yang pas lanjutan, yang belum cari pola pola yang pas sehingga uang ini tidak menjadi hukum nanti," imbuhnya.