Menteri HAM Natalius Pigai di UIN Jambi: Keadilan Harus Dirasakan Rakyat Kecil

JERNIH.ID, ​JAMBI — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa seluruh lapisan masyarakat, khususnya rakyat kecil, harus merasakan keadilan tanpa terkendala biaya. Pemerintah berkomitmen memastikan akses perlindungan hukum berjalan mudah, sederhana, dan gratis.

​Hal tersebut ditegaskan Natalius Pigai saat memberikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Rabu (14/10/2026).

​"Orang-orang kecil yang hidup di bawah kolong jembatan pun harus dapat merasakan keadilan berkat adanya hak asasi manusia," tegas Natalius di hadapan civitas akademika UIN Jambi.

​Ia menilai, meski Indonesia telah merdeka selama 80 tahun, rakyat kecil masih kerap kesulitan memperjuangkan hak-haknya. Alur hukum yang panjang serta mahalnya biaya pengacara kerap menjadi benteng tebal bagi warga miskin.

​Persoalan ini sangat mendesak mengingat lebih dari 50 persen dari total 289 juta penduduk Indonesia berasal dari kelompok ekonomi lemah yang membutuhkan akses keadilan terjangkau.

​Guna menjembatani masalah tersebut, pemerintah terus menggencarkan pendampingan, fasilitasi, dan edukasi agar warga berani bersuara saat menghadapi ketidakadilan.

​Natalius mencontohkan nasib pedagang kecil yang terdampak penggusuran. Jika dahulu mereka terbebankan biaya pengacara, kini penguatan kesadaran HAM mendorong hadirnya pembelaan cuma-cuma untuk memperjuangkan hak mereka.

​Di sisi lain, Natalius menyoroti rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak asasi manusia. Saat ini baru sekitar satu persen warga Indonesia yang betul-betul memahami prinsip HAM.

​Padahal, pemahaman HAM menjadi fondasi utama untuk membangun bangsa yang beradab dan saling menghormati. Capaian pendidikan HAM nasional pun ia nilai belum cukup jika informasinya belum menjangkau kawasan pelosok.

​Guna mengatasi tantangan tersebut, Natalius menyatakan kesiapannya untuk turun langsung menyapa warga dari desa ke desa, kampung ke kampung, hingga lintas provinsi.

​Ia bahkan rela mengesampingkan protokoler jabatan demi memastikan edukasi HAM sampai ke masyarakat akar rumput.

​Lewat kerja konsisten ini, pemerintah menargetkan lompatan besar dalam pembentukan karakter bangsa di masa depan.

​"Dengan upaya berkelanjutan ini, diharapkan dalam 30 hingga 50 tahun ke depan, manusia Indonesia sepenuhnya menjadi insan yang beradab HAM," tutupnya.(*/JR2)