Polemik Pelaporan Iin Habibi, Begini Kata Pengamat Publik Dedek Kusnadi

Pengamat Publik, Dedek Kusnadi
Istimewa
Pengamat Publik, Dedek Kusnadi
Pernulis: Redaksi | Editor: Muhammad Syafe'i

JERNIH.ID, Jambi - Ketua umum HMI Badko Jambi, IIn Habibi akhir-akhir ini menjadi perhatian publik, khususnya di Jambi. Hal ini karena kritikannya yang diduga melanggar UU ITE tentang perbuatan Hate speech atau ujaran kebencian.

Iin Habibi kerap memberikan kritik tajam kepada pemerintah Provinsi Jambi atas kinerjanya, tak heran jika kritikannya kerap membuat yang dikritiknya menjadi gerah, hingga berujung dilaporkannya iin oleh kuasa hokum Rahima, Kurniawan Dartias.

Tak pelak, pelaporan Iin Habibi ini direspon oleh berbagai kalangan dan dikaitkan dengan ihwal perpolitikan Jambi, mengingat Provinsi Jambi akan menggelar Pilkada Desember mendatang,

Terkait polemik ini, Pengamat Publik, Dr. Dedek Kusnadi membeberkan beberapa hal perihal tentang kemungkinan yang terjadi. Mulai dari psikologi publik hingga kaitannya dengan perpolitikan akibat dilaporkannya Iin Habibi.

“Harus kita lihat persoalan ini secara menyeluruh, apakah ini murni kritikan atau memang ada muatan hate speech, tidak bisa kita asal ambil kesimpulan main hakim sendiri. Pertama memang, kritik adalah hak semua warga negara, namun patut diingat ada batasan-batasan dalam melakukan kritikan, seperti tidak bermuatan meanggar hokum seperti ujaran kebencian, penghinaan dan pencemaran nama baik, sehingga hak itu bebas namun dibatasi oleh hak orang lain,” ujar akademisi UIN STS ini.

Ketika ditanya apakah ada kaitannya dengan politik praktis, Dr. Dedek Kusnadi menanggapi dengan serius. “Memang suatu kejadian tidak terjadi begitu saja, dalam ilmu politik semua yang terjadi adalah perencanaan. Saya tidak katakan bahwa ini bertalian dengan politik, namun dapat kita inventarisir kecenderungan gerakan yang dibangun. Kita lihat track recordnya, latar belakangnya dan keseimbangan kritikan yang disampaikan. Misalnya begini, kenapa yang dikritik hanya Rahima, kenapa tidak mengkritik anggota dewan yang lain. Kenapa yang dikritik hanya Fachrorinya, tidak dilihat sistem yang ada dalam lingkaran pemerintahannya," ucapnya.

"Kita sama-sama ketahui bahwa Rahima adalah istri petahana yaitu Fachrori Umar, tentu akibat dilaporkannya iin akan berpengaruh kepada simpati public kepada Fachrori. Seolah-olah rezim anti kritik, tapi bukan itu problemnya,” tambah ketua Puskapol ini.

Lebih lanjut beliau mengingatkan agar jambi kondusif dan laporan dicabut. “Ada baiknya pihak pelapor mencabut laporannya, kasian Iin, dia adik kita. Dia aset daerah, tapi biarlah proses hukum berjalan sebagai mana mestinya, karena bagaimanapun juga begara kita negara hykum. Melapor dan dialpor sama haknya dalam megara ini, equality. Saya harap publik bisa memilah, mana persoalan politik mana persoalan hokum," tutupnya.