Tuntut Perbaikan Tata Kelola Kelapa Sawit, Petani Harap Pemerintah Tidak Hanya Bergantung Pada Ekspor

JERNIH.ID, Jambi - Ratusan massa yang tergabung kedalam Sarikat Petani Indonesia (SPI) Provinsi Jambi melakukan aksi demonstrasi, untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Gubernur Jambi Al Haris di depan Kantor Gubernur Jambi, Senin (18/7/2022) kemarin.

Menurut Ketua SPI Provinsi Jambi, Sarwadi rendahnya harga sawit di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru melainkan dampak panjang buruknya tata kelola kelapa sawit di Indonesia.

"Tentu kita akan mengecek dulu, bahwa sekarang adanya akrobatik harga kelapa sawit ini bukan serta merta hari ini saja, tapi dampak berkepanjangan kita karena pengelolaan perkelapasawitan kita masih ketergantungan terhadap ekspor. Kedua kelapa sawit ini juga bagaimana dikelola menjadi produk olahan lain, dan kita kenapa Jambi tidak bisa, karena Jambi banyak kelapa sawit tidak perlu beli lagi, langsung pemerintah bikin permodalan untuk bikin pabrik, soal tenaga ahli kan banyak," kata Sarwadi.

Hal tersebut berdampak tidak hanya pada besarnya ongkos yang harus dikeluarkan petani, tetapi juga sampai pada kerugian bagi petani.

"Dampaknya tentu petani tidak mendapatkan untung, jangankan untung, untuk biaya panen saja karena kalo dibayarkan hanya Rp. 600 petani tidak akan mendapatkan apa-apa. Ongkos panen saja sudah 250 sampai 300, belum lagi ongkos angkut misalnya, didaerah perairan harus pakai perahu terus pindahkan ke mobil lagi, sehingga tidak bisa menikmati hasil sama sekali. Belum lagi biaya pemupukan, sehingga praktis sekarang Petani Kelapa Sawit yang mengharapkan sawit saja tentu lumpuh," jelasnya.

Ia pun berharap kepada pemerintah agar lebih serius dalam mengelola industri kelapa sawit dari mulai hulu sampai ke hilir.

"Harapannya tentu bagaimana kita sama-sama membangun industri kelapa sawit ini dari mulai hulu ke hilir. Dari mulai bagaimana membangun kebun sampai mengelola hasil dari kebun itu sendiri," tutupnya.

Sementara itu Sekda Provinsi Jambi, Sudirman mengatakan bahwa secara khusus Gubernur akan menyurati para kepala daerah untuk menyelesaikan masalah di masing-masing Kabupaten/Kota.

"Secara strategis lagi pak gubernur akan berkirim surat kepada Pemkab/Pemkot untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing di wilayahnya," kata Sudirman.

Ia menambahkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota mengantisipasi permasalahan di wilayahnya untuk diselesaikan terlebih dahulu sebelum sampai ke tingkat Provinsi.

"Boleh saja Kabupaten/Kota Ketika tidak sanggup menyelesaikan masalah ini dilemparkan ke Provinsi, tapi selesaikan dulu, jangan belum diselesaikan langsung dilemparkan ke Provinsi," pungkasnya.