Antara Anggaran, Kebijakan dan Pandemi

Oleh: Nomara Darwis, SE

Sebenarnya bonus geografi Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan keuntungan dalam melawan penyebaran Covid-19.

China dengan daratan yang luas dan jumlah penduduk yang terbanyak didunia bisa memblock penyebarannya dan dapat menekan jumlah korban.

Dalam hal yang baik kita dapat mencontoh negara lain yang berhasil, bahkan dalam Al-Qur’an kita dituntut menuntut ilmu sampai ke negeri China.

Pada saat awal pandemi pemerintah pusat telah memerintahkan Pemda untuk melakukan refocusing dan realokasi dana untuk penanggulangan pandemi dalam bentuk dana darurat yang dapat digunakan secara cepat dengan aturan yang jelas mengacu pada Perpres 16/2018 pasal 59 tentang penanganan keadaan darurat.

Skema Pemerintah Pusat tersebut sudah sangat baik dari sisi penyiapan anggaran penanggulangan pandemi di masing-masing Pemprov, Pemkab/Pemkot, akan tetapi edukasi terhadap penggunaan dana tersebut apakah belum tersampaikan sampai ke Pemda atau memang Pemda tidak mengerti tentang penanganan pandemi.

Dana tersebut untuk apa saja sehingga penanggulangan Covid-19 dapat terstruktur dan masif sampai ke level terbawah dengan rundown yang jelas sehingga penanganan dapat dilakukan secara komprehensif, bukan hanya pemberian masker gratis dan rapid test untuk testing dan tracking korban.

Lebih dari itu harusnya Pemda melalui bimbingan pusat memetakan penyebaran pada level terbawah ditingkat RT/RW, dan dilakukan pengelompokan masyarakat yang terinfeksi (OTG dan yang perlu perawatan) sehingga semua masyarakat yang sehat dapat beraktivitas normal dengan tetap mengikuti Prokes.

Pola ini akan tetap membuat perekonomian berjalan normal serta sendi-sendi kehidupan masyarakat berjalan seperti bagaimana mestinya.

Uji swab massal merupakan langkah yang pasti untuk dapat memetakan tersebut, akan tetapi pemerintah menganggap swab terlalu mahal untk dilakukan.

Padahal dampak yang ditimbulkan jauh lebih besar dari cost yang seharusnya dikeluarkan, dengan alasan penghematan anggaran dilakukan langkah-langkah ala kadarnya sehingga tidak terbendung lagi penyebaran Covid-19 tersebut.

Masyarakat diharuskan menutup tempat-tempat usaha, denda dsb, multiplayer efeknya kemiskinan, PHK, anjloknya PAD dan pajak lainnya yang berimbas pada minusnya keuangan negara.

Ini sama halnya dengan tidak mau keluar anggaran besar untuk covid tetapi akhirnya berimbas pada resesi ekonomi.

Keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat yang masih kurang, yang hanya memikirkan proyek prestisius daripada penanganan pandemi.

Semoga segelintir orang yang memegang kebijakan anggaran dapat berfikir lebih jernih dan jauh kedepan, sehingga pandemi ini dapat teratasi secara masif, terstruktur dan komprehensif. Bukan hanya memikirkan pilkada serentak dan menafikan kepentingan kemanusiaan.

(Penulis merupakan aktivis di Jambi)