Bukan Sekadar Kejar Serapan Anggaran: Gubernur Al Haris Tekankan Program APBD Jambi 2027 Harus Bawa Dampak Nyata

JERNIH.ID, ​JAMBI – Gubernur Jambi Al Haris menegaskan pentingnya perubahan pola pikir dalam tata kelola keuangan daerah. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak lagi menjadikan tingginya angka serapan anggaran sebagai satu-satunya tolokukur keberhasilan.

​Pesan tegas tersebut disampaikan Al Haris saat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD (R-APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027 di Ruang Utama Sidang DPRD Jambi, Senin (5/10/2026).

​Orang nomor satu di Jambi itu mendorong para kepala OPD agar menggenjot inovasi supaya eksekusi program berjalan jauh lebih efektif dan efisien. Pemerintah provinsi juga aktif memburu sumber pembiayaan inovatif serta memperkuat sinergi erat dengan pemerintah pusat.

​"Jangan hanya berpikir serapan anggaran tinggi. Yang lebih penting adalah bagaimana kerja kita berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Jambi," ujar Al Haris saat memaparkan arah kebijakan fiskal daerah.

​Lebih lanjut, Al Haris menjelaskan bahwa struktur RAPBD 2027 dirumuskan berdasarkan kesepakatan KUA-PPAS dengan memegang teguh prinsip realistis, kredibel, dan berkelanjutan. Langkah taktis ini diambil di tengah tantangan keterbatasan fiskal serta tingginya tekanan mandatory spending.

​Pemerintah Provinsi Jambi mematok tiga poros kebijakan utama dalam menyusun RAPBD 2027. Pertama, optimalisasi pendapatan daerah untuk mendongkrak ruang gerak roda perekonomian. Kedua, pengalokasian belanja yang berkualitas, produktif, dan fokus menyasar sektor krusial seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan berkelanjutan. Ketiga, strategi pembiayaan yang membentengi ketahanan fiskal sekaligus meredam risiko defisit.

​Dari sisi pundi-pundi pendapatan, Pemprov Jambi membidik angka sekitar Rp3,95 triliun, yang mengalami lonjakan sebesar Rp195,06 miliar atau terkerek 5,19 persen dibandingkan APBD Murni 2026.

​Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang porsi mayoritas sebesar Rp2,054 triliun atau setara 51,97 persen, dengan komoditas pajak daerah sebagai motor penggerak utama senilai kurang lebih Rp1,68 triliun. Sementara itu, dana transfer dari pemerintah pusat ditargetkan menyentuh Rp1,89 triliun (47,97 persen), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dipatok Rp1,92 miliar akibat rampungnya program hibah BioCF ISFL.

​Menyeimbangkan sektor pendapatan, Pemprov Jambi merancang belanja daerah sebesar Rp4,021 triliun. Postur belanja tersebut mencakup belanja operasi senilai Rp2,87 triliun, belanja modal Rp437,30 miliar, belanja tidak terduga Rp31,73 miliar, serta pos belanja transfer sebesar Rp680,15 miliar.

​Proyeksi RAPBD 2027 turut mencatatkan angka defisit di kisaran Rp68,45 miliar. Angka minus ini rencananya langsung ditutup secara aman menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp68,60 miliar.

​Al Haris menyampaikan, penyerahan Nota Pengantar RAPBD 2027 ini menandai garis start pembahasan resmi bersama jajaran DPRD Provinsi Jambi.

​"Pada hari ini kami menyampaikan Nota Pengantar Rancangan APBD Murni 2027. Tentu kami mencoba memberikan usulan kepada Dewan agar bisa dibahas bersama tim anggaran pemerintah daerah dan tim anggaran Dewan," jelasnya.

​Ia memastikan seluruh program di dalam RAPBD 2027 telah terintegrasi secara utuh dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi agar target-target pembangunan benar-benar terwujud nyata.

​Kendati memproyeksikan kenaikan anggaran, Al Haris memastikan prinsip efisiensi tetap dikawal ketat. Mengingat lanskap fiskal saat ini jauh berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, langkah kehati-hatian menjadi harga mati.

​"Kita masih dalam kondisi efisiensi. Walaupun ada kenaikan sedikit APBD kami, tapi itu masih dalam konteks efisiensi. Karena dulu APBD kita sampai Rp5 triliun lebih, sekarang ini hanya sekitar Rp4 triliun," bebernya.

​Al Haris optimistis proses sinkronisasi dan pembahasan RAPBD 2027 bersama legislatif dapat berjalan mulus dan optimal, sehingga setiap rupiah anggaran yang disahkan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

​"Inilah yang akan kami coba atur bersama dengan Dewan, sehingga sedemikian rupa tepat sasaran, terukur dan berdampak untuk masyarakat," pungkasnya.

​Sebagai penanda dimulainya rangkaian pembahasan legislatif tersebut, Al Haris menyerahkan dokumen Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 secara simbolis kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Fattah.(*/JR2)