DKPP Berhentikan Tetap Anggota KPU Kota Jambi

Sidang pembacaan putusan atas terbaru anggota KPU Kota Jambi, Adithiya Diar
Tangkapan layar YouTube DKPP RI
Sidang pembacaan putusan atas terbaru anggota KPU Kota Jambi, Adithiya Diar
Pernulis: Redaksi

JERNIH.ID, Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap 13 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (7/4/2021) pukul 09.30 WIB.

Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kota Jambi, Adithiya Diar, yang menjadi Teradu dalam dua perkara, yaitu 163-PKE-DKPP/XI/2020 dan 89-PKE-DKPP/II/2021.

“Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kota Jambi, Adithiya Diar, sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis, Dr. Alfitra Salamm, saat membaca amar putusan perkara nomor 163-PKE-DKPP/XI/2020 dan 89-PKE-DKPP/II/2021.

DKPP juga menjatuhkan Peringatan Keras kepada lima penyelenggara pemilu, yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sijunjung yang menjadi Teradu I sampai Teradu V dalam perkara 28-PKE-DKPP/I/2021.
Dari 13 perkara yang dibacakan putusannya melibatkan 45 penyelenggara pemilu yang menjadi Teradu. Jenis sanksi yang dikeluarkan DKPP adalah Peringatan (4), Peringatan Keras (5), dan Pemberhentian Tetap (1). Sementara, 31 penyelenggara pemilu mendapatkan Rehabilitasi atau dipulihkan nama baiknya karena tidak terbukti melanggar KEPP.

Selain itu, DKPP juga menerbitkan satu Ketetapan untuk perkara nomor 18-PKE-DKPP/I/2021.

Perkara dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua ini ditetapkan batal demi hukum dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap putusan karena memiliki substansi pokok aduan yang sama dengan tiga perkara yang sudah diputus oleh DKPP sebelumnya, yaitu perkara nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020, 146-PKE-DKPP/XI/2020 dan 162-PKE-DKPP/XI/2020.

Ketiga perkara di atas dibacakan putusannya oleh DKPP pada 3 Maret 2021.

“Pengaduan Pengadu batal demi hukum dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap putusan karena Nomor Registrasi 18-PKE-DKPP/I/2021 tidak memenuhi syarat sebagai perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,” terang Alfitra.

Sidang ini dipimpin oleh Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm, yang bertindak sebagai Ketua Majelis. Sedangkan Anggota Majelis adalah Prof. Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, S.IP., M.IP., dan Dr. Ida Budhiati.