DPRD Padang Pariaman Kunker Saat Sumbar Berduka: Ketika Agenda Lebih Penting dari Derita Warga

Oleh: Ari W

Di saat ribuan warga Sumatera Barat masih berjibaku dengan lumpur, rumah-rumah rusak, dan kebutuhan dasar yang serba terbatas pasca banjir dan longsor, sejumlah anggota DPRD Padang Pariaman justru memilih pergi kunjungan kerja ke Sleman. Alasannya: agenda sudah terjadwal dan tidak enak dibatalkan.

Alasan itu terdengar sopan, tapi tidak bijak. Ketika tanah kelahiran sedang berduka, ketika empat kecamatan di Padang Pariaman terdampak parah, dan ketika masyarakat menanti kehadiran wakilnya, keberangkatan itu terasa seperti pukulan kedua setelah bencana alam.

Publik tentu bertanya-tanya:
Apakah jadwal lebih penting daripada empati?. Apakah kunker lebih urgen daripada turun langsung melihat kondisi rakyat?

Ketua Komisi IV DPRD Padang Pariaman, Afredison, menegaskan bahwa tidak semua anggota komisi ikut—seakan ingin menegaskan bahwa mereka "tidak sepenuhnya meninggalkan rakyat". Namun, pertanyaannya bukan siapa yang tinggal, tetapi siapa yang memilih pergi di tengah suasana duka.

Dalam kondisi darurat seperti ini, kehadiran pemimpin bukan sekadar simbol, melainkan kebutuhan. Warga yang rumahnya hanyut tidak butuh foto sharing dengan pejabat Sleman. Mereka butuh perhatian, koordinasi cepat, dan kebijakan yang berpihak.

Kita tentu tidak anti-kunker. Kunjungan kerja memang bagian dari tugas legislatif. Tetapi setiap tugas membutuhkan kebijaksanaan membaca situasi. Saat Sumbar terpuruk karena bencana ekologis yang besar, legislatif seharusnya berdiri di garis depan bersama warga, bukan di ruang rapat ber-AC ratusan kilometer dari lokasi bencana.

Klaim bahwa kunker akan membawa "pembelajaran" untuk penanganan sosial juga terdengar janggal. Apa urgensinya sekarang—di saat warga sedang membutuhkan tindakan nyata, bukan wacana?

Kita hanya berharap tragedi ini menjadi pengingat bagi para wakil rakyat:
Bahwa jabatan adalah amanah, bukan paspor untuk bepergian.
Bahwa empati tidak bisa dijadwalkan.
Dan bahwa rakyat tidak pernah meminta banyak—hanya ingin diprioritaskan, terutama ketika hidup mereka sedang runtuh.

Jika DPRD ingin dihargai, mereka harus terlebih dahulu menghargai luka dan air mata konstituennya.

Sumbar sedang menangis. Seharusnya wakil rakyatnya berada di sana, menghapus air mata itu—bukan pergi meninggalkan.

(Penulis merupakan pemerhati sosial-anak kampung)