HMI Jambi Kecam Tindakan Refresif Aparat Saat Aksi Lanjutan Demo Tolak UU Cipta Kerja

Arby Tia Afrilianif Surahman
Dokumen pribadi
Arby Tia Afrilianif Surahman
Penulis: Redaksi | Editor: Muhammad Syafe'i

JERNIH.ID, Jambi - Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jambi, Arby Tia Afrilianif Surahman menyayangkan tindakan refresif kepolisian dalam membubarkan aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Aparat kepolisian dinilai mengutamakan penggunaan kekuatan berlebihan dalam membubarkan massa.

"Peristiwa kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebihan kepolisian terhadap aksi protes menolak UU Cipta Kerja adalah repetisi atas pola-pola brutalitas kepolisian pada peristiwa tersebut. Ini adalah sebuah kemunduran," kata Arby, Rabu (21/10/2020).

Lebih lanjut, Presma Universitas Batanghari ini, mengungkapkan baik UU maupun peraturan internal Polri, tercantum dengan tegas bahwa anggota Korps Bhayangkara harus menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

"Tentunya saat menindak pelanggar hukum, polisi juga harus menghormati prinsip praduga tak bersalah. Tapi kenapa banyak tembakan dan pembubaran massa yang tidak sesuai dengan SOP. Hasilnya banyak yang menjadi korban penembakan termasuk perempuan, ada yang dijahit di bagian kepala," ungkapnya.

Hingga saat ini, dikatakan Arby aktivis yang ditangkap belum diketahui berapa jumlahnya. Banyak teman teman-teman yang ditangkap bukan dari orang yang memprovokasi. Aksi salah tangkap ini sangat kita kecam dalam tindakan demonstrasi, dan kita masih menunggu klarifikasi ini dari Kapolda Jambi.

"Ini adalah bentuk kemunduran demokrasi, kami minta dalam 1×24 jam seluruh mahasiswa di lepas dan mereka tidak bersalah. Mereka adalah massa aksi yang menyampaikan aspirasi dan bukan penjahat, kenapa diberlalukan seprti orang yang bersalah. Saya menutut kepada Kapolri untuk mengevaluasi kinerja Kapolda Jambi dan jajaran," tukasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya ribuan massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Jambi kembali menggelar aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja tahap III di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (20/10) kemarin.

Pada aksi yang berujung bentrok ini, polisi berhasil mengamankan 28 orang yang diduga menjadi provokasi pada aksi lanjutan tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja ini.

"28 orang saat ini masih diamankan. Ada mahasiswa, pelajar, swasta ada pengangguran," kata Kabid Humas Polda Jambi Kombes Kuswahyudi.