Oleh: Nomara Darwis, SE
Ada sedikit info yang perlu diangkat dan jadi feedback ke pemerintah daerah (Pemda) sebagai wujud tanggung jawab dua sisi antara masyarakat dan pemerintah, yaitu pemerintah mengharuskan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan di segala lini kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, agama, dan budaya dengan memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut.
Akan tetapi di satu sisi, apakah pemerintah sudah dengan sungguh-sungguh melaksanakan fungsinya dalam penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19, yaitu melakukan testing, tracking, dan tracing.
Hal ni perlu dipertanyakan ke Pemda, bagaimana langkah yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Keadaan sekarang terkesan belum maksimal, karena masih bersifat menunggu bola.
Apabila ada kasus baru di lakukan testing, tracking , tracing. Akan tetapi, tidak dilakukan pemetaan untuk dilakukan testing massal dengan skema serta timer yang jelas dengan langkah-langkah sporadis serta masif.
Yang perlu dipertanyakan apa langkah-langkah Pemda untuk melakukan test massal?, kesiapan alat dan anggaran. Ini diperlukan untuk mengetahui seberapa besar penyebaran Covid-19 di daerah, sehingga tahu langkah yang perlu dilakukan.
Kepedulian dan pengetahuan terhadap penanganan Covid-19, Pemda harus di dorong agar dapat melakukan langkah-langkah strategis. Baik dalam hal anggaran, ataupun kebijakan sesuai kondisi di daerah masing-masing.
Ada kesan Pemda tidak mau melakukan uji swab massal, karena takut akan penambahan signifikan terhadap masyarakat yang terjangkit Covid-19 dan lebih mementingkan preseden baik terhadap jumlah masyarakat positif daripada melakukan tindakan nyata untuk pencegahan penularan.
Tentunya ini akan terjadi fenomena gunung es dan akan meledak tanpa ada persiapan Pemda untuk mengatasinya, yang berujung pada membludaknya penyebaran Covid-19 tanpa tahu harus bagaimana menanganinya.
Jangan masyarakat yang sudah susah tambah susah lagi karena kebijakan PSBB ini, yang langkah kongkrit penanggulangannya belum nampak. Kebijakan ekonomi untuk orang yang di PHK, pedagang kecil dan pengusaha lemah.
(Penulis merupakan aktivis di Jambi)