Menjawab Berbagai Problematika CPO Indonesia

Oleh: Anil Hakim

Indonesia merupakan negara dengan predikat perkebunan kelapa sawit terluas di dunia patut berbangga dengan keunggulan tersebut. Pasalnya dari sekian banyak negara yang memiliki perkebunan kelapa sawit, Indonesia mampu menjadi yang teratas dengan memiliki sekitar 14,9 juta hektar total dataran perkebunan kelapa sawit menurut data dari badan pusat statistik tahun 2020. Tidak berhenti sampai disitu Indonesia juga menjadi negara eksportir utama dalam industri kelapa sawit. Potensi yang di miliki Indonesia dari sektor industri kelapa sawit ini terbilang tidak sembarangan, dikutip dari website astra agro lestari data dari gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia menunjukkan, produksi minyak kelapa sawit Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 47 juta ton. Sebelumnya minyak kelapa sawit produksi yang dihasilkan oleh Indonesia pada tahun 2018 hanya 43,1 juta ton dan 38,1 juta ton pada tahun 2017.

Industri kelapa sawit memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, karena sekitar 20 juta petani menggantungkan hidupnya kepada hasil dari industri kelapa sawit. Banyak dari masyarakat di Indonesia yang memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari hingga mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi berkat hasil industri kelapa sawit ini. Tidak hanya itu bagi Indonesia sendiri sawit merupakan hasil perkebunan yang paling berjasa dalam perekonomian negara dibandingkan industri tanaman karet, kopi, cengkeh dan yang lainnya. Hal itu wajar jika kita lihat data menurut kemenko perekonomian, kelapa sawit berkontribusi sebesar 13% pada kuartal II tahun 2021 terhadap ekspor non-migas Indonesia.

Besarnya kontribusi dari industri kelapa sawit Indonesia bagi perekonomian negara, nampaknya sejalan dengan masalah yang timbul seperti maraknya korupsi yang terjadi dari sektor tersebut. Sebagaimana yang dipublikasikan oleh Indonesia corruption watch pada laman website resminya November 2010 lalu. Setidaknya ada beberapa kasus yang sejak lama diungkap ke publik seperti pendudukan kawasan hutan secara illegal oleh IOI di Kalimantan Barat, indikasi perizinan wilmar di Kalimantan Tengah dan banyak lagi yang lainnya. Kasus lainnya seperti beberapa kepala daerah yang tersandung kasus korupsi terkait perizinan illegal dan gratifikasi, hingga pada februari lalu temuan kpk atas pelanggaran izin industri sawit dan juga deforestasi di papua barat. Tantangan lain yang dialami selama ini sebagaimana yang dilansir dari warta ekonomi seperti tantangan keberlanjutan, regulasi yang tumpang tindih, rendahnya produktivitas perkebunan sawit rakyat dibandingkan perkebunan swasta, serta hambatan perdagangan internasional dan kampanye negatif mengenai sawit.

Semua problematika yang terjadi pada sektor industri kelapa sawit ini cukup berdampak besar tidak hanya pada negara yang kehilangan sebagian pendapatan akibat masalah yang terjadi tersebut, tetapi juga pada rakyat khususnya petani yang berakibat pada murahnya harga jual yang diterima. Sudah saatnya masyarakat Indonesia turut bekerjasama dengan pemerintah dalam memajukan serta mengembangkan industri kelapa sawit di Indonesia. Kontribusi anak muda untuk ikut ambil bagian dalam upaya berkontribusi mengawal salah satu komoditas yang memiliki nilai ekspor tinggi bagi perekonomian Indonesia ini juga sangat diperlukan.

Pemerintah harus memberikan solusi dalam hal ini mengenai regulasi perkebunan kelapa sawit yang tumpang tindih karena rentan sekali menimbulkan potensi korupsi. Tindakan yang mungkin dapat dilakukan dalam hal ini adalah pemerintah harus berani mengambil keputusan dengan mencabut hak-hak perusahaan yang bermasalah dalam hal perizinan. Hal ini dilakukan demi meminimalisir peluang korupsi yang akan timbul, penggelapan pajak dan gratifikasi. Tindakan lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk tim khusus yang membantu dalam mengelola komoditas ekspor non migas terbesar Indonesia ini. Kemudian turut serta melakukan pengawasan karena sektor ini amat sangat berpeluang menimbulkan tindak pidana korupsi. Upaya tersebut penting untuk dilaksanakan mengingat pengalaman yang telah lalu, dimana sang pemilik usaha melihat peluang bahwa kepala daerah membutuhkan dana untuk biaya pilkada disinilah potensi korupsi muncul.

Hal lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan menunjukkan keberpihakan kepada perkebunan milik rakyat kecil, dengan mengistimewakannya dari sisi pajak dan juga mendukung dalam pembibitan ketimbang perkebunan yang dikelola oleh swasta. Kemudian yang juga penting dilakukan pemerintah yaitu menjawab isu negatif yang di kampanyekan terhadap perkebunan kelapa sawit Indonesia. Caranya dengan membuktikan bahwa tidak ada masalah dalam hal pembukaan lahan baru serta mengonter secara masif isu deforestasi dan pembakaran hutan. Diplomasi yang baik dan intens juga sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kepercayaan internasional terhadap industri kelapa sawit Indonesia khususnya dalam upaya memperluas pasar.

Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya atau mungkin dapat menjadi solusi jangka panjang, bagi masalah yang terjadi pada industri kelapa sawit Indonesia yaitu pendidikan. Gagasan tersebut dapat direalisasikan dengan cara memasukkan pembelajaran khusus layaknya pelajaran antikorupsi mengenai potensi alam yang dimiliki Indonesia. Pembelajaran ini khususnya mengenai kelapa sawit sebagai komoditas penting Indonesia kedalam kurikulum pelajaran. Setidaknya hal ini bisa diterapkan di bangku perkuliahan agar anak muda juga turut ambil bagian berkontribusi bagi Indonesia dalam upaya mendorong jalannya roda perekonomian ditengah masyarakat. Metode tersebut dapat menjadi fungsi pencegahan atau antisipasi terhadap masalah-masalah sebelumnya, sekaligus fungsi pengawasan karena mahasiswa dibekali pengetahuan mengenai jalannya bisnis industri kelapa sawit sehingga dapat mengetahui seandainya terjadi penyimpangan.

Penting bagi kita untuk mencurahkan perhatian besar kepada salah satu komoditas unggulan di Indonesia ini, bersama bersinergi mengawasi serta membangun perekonomian Indonesia. Tidak hanya pemerintah sebagai regulator atau pembuat aturan, yang diharapkan memproduksi regulasi yang berpihak pada rakyat. Kita sebagai masyarakat juga turut andil mengambil peran penting sebagai pengawas dilapangan demi mendorong tumbuhnya perekonomian Indonesia. Jika industri kelapa sawit Indonesia ini dikelola dengan benar, maka sektor ini tidak hanya dapat mengatasi pengangguran yang selama ini sudah berlangsung cukup lama tapi juga berpotensi mengentaskan kemiskinan di Indonesia .

(Penulis merupakan Jurnalis)