Pembangunan Gereja Dikorupsi, KPK Tangkap Pejabat Mimika
Penulis: Redaksi , Editor: Ardy - Selasa, 20 September 2022 , 21:01 WIB
Ilustrasi gereja Berita Terkait
- Gubernur Al Haris Bersama Forkopimda Pantau Langsung PPKM Level 4 Kota Jambi
- Polsek Muara Bulian Berhasil Amankan Tiga Pelaku Pungli di Jalan Simpang Kilangan
- Gubernur Al Haris Ajak Pemangku Kepentingan Tingkatkan Prestasi Tenis
- Pantau Layanan dan Kondisi Bagunan Bank: Gubernur Al Haris Didampingi Khairul Suhairi Kunjungi Bank Jambi Cabang Bungo
- Fraksi DPRD Muaro Jambi Soroti Program SPAM
JERNIH.ID, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Mimika/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Marthen Sawy selama 20 hari dalam kasus dugaan korupsi terkait pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, Kabupaten Mimika, Papua.
"Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan tersangka MS [Marthen Sawy] selama 20 hari pertama terhitung 20 September 2022 sampai dengan 9 Oktober 2022 di Rutan Polres Jakarta Timur," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dalam jumpa pers, Selasa (20/9/2022) dilansir dari CNNIndonesia.com.
Sebelumnya KPK telah menahan beberapa tersangka dalam kasus ini antara lain Bupati Mimika periode 2014-2019 dan 2019-2024 Eltinus Omaleng diketahui lebih dulu ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.
Kasus bermula pada 2013 saat Eltinus yang berprofesi sebagai kontraktor sekaligus Komisaris PT Nemang Kawi Jaya (NKJ) ingin membangun tempat ibadah berupa Gereja Kingmi di Kabupaten Mimika dengan nilai Rp126 miliar.
Di tahun 2014, Eltinus terpilih menjadi Bupati Mimika dan mengeluarkan kebijakan. Satu di antaranya untuk menganggarkan dana hibah pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 ke Yayasan Waartsing.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mimika sebagaimana perintah Eltinus memasukkan anggaran hibah dan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 sebesar Rp65 miliar ke anggaran daerah Pemkab Mimika tahun 2014.
Eltinus yang masih menjadi Komisaris PT NKJ kemudian membangun dan menyiapkan alat produksi beton yang berada tepat di depan lokasi pembangunan gereja.
"Berlanjut di tahun 2015, untuk mempercepat proses pembangunan, EO kemudian menawarkan proyek ini ke TA [Teguh Anggara] dengan adanya kesepakatan pembagian fee 10 persen dari nilai proyek di mana EO mendapat 7 persen dan TA 3 persen," ungkap Firli di kantornya, di kantornya, Jakarta, Kamis (8/9).
Eltinus sengaja mengangkat Marthen yang notabene tidak mempunyai kompetensi di bidang konstruksi bangunan sebagai PPK agar proses lelang dapat dikondisikan.(*/JR1)