Sekretaris Komis I DPRD Provinsi Jambi, Budi Yako Dikonfirmasi mengenai hal ini, Kasatpol PP dan Damkar Provinsi Jambi, Rahmat Hidayat membantah adanya perekrutan 10 PTT yang ilegal.
Dijelaskannya, proses perekrutan sudah berjalan sejak bulan Oktober 2021, dimana waktu itu dirinya belum menjabat sebagai Kasat Pol PP dan Damkar Provinsi Jambi.
"Proses yang dilakukan sudah melalui assessment kepada semua PTT dan telah melalui izin pimpinan. Jadi yang menyatakan itu ilegal, tanyakan kembali kepada yang bersangkutan ilegal yang bagaimana," tegasnya.