UMP Jambi 2027 Naik Jadi Rp3,71 Juta: Sektor Sawit dan Tambang Tembus Rp3,8 Juta

Penulis: Redaksi , Editor: Ardy - Sabtu, 21 November 2026 , 11:03 WIB
Al Haris tetapkan UMP Jambi 2027 Al Haris tetapkan UMP Jambi 2027


​JERNIH.ID, Jambi — Pemerintah Provinsi Jambi resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun 2027 sebesar Rp3.711.516 per bulan. Angka ini naik Rp240.019 atau 6,91 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang berada di level Rp3.471.497.

​Gubernur Jambi Al Haris mengesahkan kenaikan upah tersebut melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur pada Jumat (20/11/2026). Langkah ini terhitung lebih cepat sehari dari tenggat waktu yang ditetapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI pada 21 November 2026.

​Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jambi M. Harir Khodari membenarkan terbitnya regulasi pengupahan tersebut. Melalui Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan (Wasnaker) Dodi Haryanto, ia memastikan SK Gubernur Jambi Nomor 888/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2026 sudah diteken.

​“Alhamdulillah, SK Gubernur tentang UMP dan UMSP Provinsi Jambi Tahun 2027 sudah ditandatangani Bapak Gubernur kemarin tertanggal 20 November 2026,” ujar M. Harir Khodari melalui Dodi Haryanto, Sabtu (21/11/2026).

​Selain UMP, pemerintah juga menaikkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sejumlah sektor unggulan di Jambi. Nilai UMSP pada sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan bahkan menembus angka Rp3,8 juta per bulan.

​Berikut rincian lengkap besaran UMSP Jambi Tahun 2027:

  • ​Sektor Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit: Pemerintah menetapkan upah untuk perkebunan buah kelapa sawit (KBLI 01262) dan industri pengolahan minyak mentah kelapa sawit (KBLI 10431) sebesar Rp3.804.304 per bulan. Nilai ini melonjak Rp291.184 atau 8,29 persen dari UMSP tahun 2026 yang tercatat Rp3.513.120.
  • ​Sektor Pertambangan Batu Bara, Minyak Bumi, dan Gas Alam: Pekerja pada sektor batu bara (KBLI 05100), minyak bumi (KBLI 06100), dan gas alam menerima UMSP sebesar Rp3.821.583 per bulan. Besaran ini meningkat Rp247.137 atau 6,91 persen dari tahun sebelumnya yang senilai Rp3.574.446.

​Keputusan kenaikan ini menindaklanjuti kesepakatan Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jambi pada 19 November 2026. Kebijakan tersebut juga berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

​Disnakertrans Jambi menegaskan bahwa ketetapan UMP dan UMSP 2027 menjadi batas upah terendah bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, perusahaan wajib menyusun serta menerapkan struktur dan skala upah bagi pekerja yang memiliki masa kerja di atas satu tahun.

​Seluruh ketentuan dalam SK Gubernur Jambi ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.

​Pemprov Jambi telah mengirimkan salinan SK tersebut kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Ketenagakerjaan, serta seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi. Salinan serupa juga diterima Kadin, Apindo, dan serikat pekerja maupun serikat buruh.

​Melalui penetapan ini, pemerintah mendorong seluruh perusahaan di Provinsi Jambi segera mensosialisasikan dan mematuhi aturan upah baru. Kenaikan ini sekaligus membawa angin segar bagi para pekerja dalam menyambut tahun 2027 mendatang.(*/JR2)



PT. Jernih Indonesia Multimedia - Jernih.ID