3 Kebijakan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 yang Harus Anda Ketahui

Penulis: Redaksi , Editor: Muhammad Sapi'i - Senin, 22 Agustus 2022 , 12:10 WIB
Ilustrasi kebijakan ekonomi
Istimewa
Ilustrasi kebijakan ekonomi

JERNIH.ID - Salah satu hal yang membuat tahun 2020 berbeda adalah Pandemi Covid-19 yang datang dan menyerang hampir semua lini, salah satunya adalah perekonomian. Tidak hanya Indonesia, hampir seluruh negara di dunia merasakan dampak yang besar karena Covid-19.

Setelah dinyatakan sebagai pandemi, pemerintah membuat beberapa kebijakan ekonomi untuk membantu seluruh rakyat. Berikut adalah beberapa kebijakan ekonomi di masa Pandemi Covid-19 yang dampaknya sudah Anda rasakan!

Pemangkasan APBN dan APBD

Selain Stimulus Fiskal yang menjadi salah satu hal yang direncanakan oleh pemerintah dan menjadi pembicaraan yang cukup ramai di khalayak media. Tetapi, ketika Covid-19 merebak, Presiden membuat pernyataan bahwa seluruh menteri dan gubernur harus memangkas APBN dan APBD yang sifatnya tidak utama atau prioritas.

Semua hal yang tidak memiliki dampak langsung ke masyarakat harus diminimalisir dan dana yang ada akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama Covid-19 mula dari penanggulangan, vaksin, dan yang lainnya. Hal ini tentu saja menjadi wujud nyata pemerintah agar bisa membuat semua daerah tidak mengalami efek negatif Covid-19 secara masif. Apabila Anda pernah melihat pembangunan di daerah yang terhenti, hal ini dikarenakan kebijakan ekonomi pemangkasan APBN dan APBD yang berlaku.

Pemerintah Pusat dan Pemda Menjamin Bahan Pokok yang Selalu Tersedia

Selain pemangkasan APBN dan APBD, pemerintah pusat dan daerah juga harus bisa menjamin bahan pokok yang ada dan selalu tersedia. Hal ini harus bisa menjadi perhatian bagi pemerintah baik pusat dan daerah agar daya beli masyarakat tetap stabil, harga yang tidak melonjak, dan kebutuhan yang bisa terpenuhi.

Seluruh masyarakat terutama yang berada di lapisan harus dipastikan daya belinya dan tentu saja hal ini sangat menguntungkan masyarakat. Memaksimalkan UMKM dengan digitalisasi yang ada juga menjadi hal yang dilakukan oleh pemerintah selama Covid-19.

Implementasi Kartu Pra-Kerja

Tidak sedikit karyawan yang mengalami PHK di masa pandemi, sehingga implementasi kartu Pra-kerja menjadi kebijakan ekonomi yang digalakkan oleh pemerintah. Dengan adanya Pra-kerja, masyarakat yang baru lulus dari universitas dan yang mengalami PHK bisa memiliki skills yang sesuai dengan kebutuhan lowongan saat ini dan segera mendapat pekerjaan.

Intensif yang diberikan oleh pemerintah dari Pra-kerja dapat dimanfaatkan oleh masyarakat agar bisa mengejar ketertinggalan dan apa saja yang dibutuhkan untuk dapat bersaing di dunia kerja. Intensif yang diberikan cukup panjang, hingga 4 bulan.

Informasi di atas berkenaan dengan kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah ketika Covid-19 menyerang tentu saja memberikan dampak positif bagi masyarakat. Setelah puncak Covid-19 berakhir, saat ini Indonesia sedang berada dalam fase pemulihan dengan banyaknya hal-hal baru yang disesuaikan setelah Covid-19. Tentu saja akan ada penyesuaian yang terjadi kembali dalam hal kebijakan ekonomi setelah pandemi Covid-19 berakhir.



PT. Jernih Indonesia Multimedia - Jernih.ID