Antisipasi Penyimpangan Anggaran: Bupati Anwar Sadat Gandeng BPKP Perketat Pengawasan
Penulis: Redaksi , Editor: Ardy - Senin, 29 Juni 2026 , 15:39 WIB
Bupati Anwar Sadat gandeng BPKP perketat pengawasan Berita Terkait
- Begini Sosok Syafril Nursal Dimata Pengurus Masjid Al Munawwarah
- Pertamina EP Jambi Dukung Percepat Penurunan Stunting di Kumpeh Ulu dengan PMT
- Bid Dokkes Polda Jambi Beri Pelatihan Baja-18, Dalam Penanganan Jenazah Covid-19
- Swab Kedua Hasilnya Negatif, Pasien di RS Bhayangkara Jambi Diperbolehkan Pulang
- Kadis PUTR Muzakir Salurkan Zakat: Baznas RI Apresiasi Komitmen OPD Pemprov Jambi
JERNIH.ID, KUALA TUNGKAL – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperketat pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini diambil Bupati Anwar Sadat dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi untuk melakukan pendampingan intensif.
Pertemuan antara Bupati Anwar Sadat dan Kepala BPKP Jambi, Zulherizal, berlangsung di ruang kerja Bupati, Senin (29/6/2026). Sinergi ini bertujuan untuk meminimalisir potensi penyimpangan serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah terserap dengan transparan dan akuntabel.
Bupati Anwar Sadat secara gamblang meminta BPKP untuk lebih fokus melakukan reviu pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengelola dana dengan nilai besar.
"Kami menyambut baik kehadiran BPKP sebagai mitra strategis. Saya minta pendampingan dilakukan lebih intensif, terutama bagi OPD yang mengelola anggaran besar seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa," ujar Anwar Sadat.
Menurutnya, pendampingan ini menjadi langkah preventif agar pelaksanaan program prioritas daerah berjalan sesuai regulasi. Ia berharap, kehadiran BPKP dapat membantu OPD untuk menghindari kesalahan administrasi yang berpotensi menjadi temuan di kemudian hari.
Selain memastikan tata kelola yang bersih, sinergi ini juga merupakan strategi Pemkab Tanjab Barat untuk menjaga stabilitas laporan keuangan. Pemerintah daerah menargetkan dapat mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Tidak hanya mempertahankan WTP, Pemkab juga berupaya keras menekan angka temuan berulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahunan.
Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, Zulherizal, menyambut baik komitmen tersebut dan menyatakan siap memberikan pendampingan teknis agar tata kelola pemerintahan di Tanjung Jabung Barat tetap berada pada koridor yang benar.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Hermansyah, jajaran asisten, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) setempat untuk mendiskusikan langkah-langkah strategis penguatan pengawasan internal di masa mendatang.(*/JR2)