Mengingatkan Praktik Maladministrasi di Ajang Healthy Cities Summit Jambi 2026

Penulis: Redaksi - Ahad, 22 November 2026 , 15:47 WIB
Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos., M.Si., M.M. Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos., M.Si., M.M.


​Oleh: Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos., M.Si., M.M 

​Maladministrasi di institusi publik merupakan persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Praktik ini tidak selalu muncul dalam bentuk skandal besar, tetapi lebih sering terlihat melalui pelayanan yang lambat, tidak transparan, tidak adil, dan penuh ketidakpastian. Ombudsman Republik Indonesia mendefinisikan maladministrasi sebagai perilaku melawan hukum, melampaui wewenang, kelalaian, atau pengabaian kewajiban dalam memberikan pelayanan publik.

​Dalam kehidupan sehari-hari, maladministrasi dapat ditemui dalam bentuk antrean panjang tanpa kepastian, petugas yang tidak responsif, prosedur yang berbelit, syarat yang berubah-ubah, hingga permintaan biaya tambahan. Bentuk lainnya meliputi penundaan berlarut dalam pengurusan perizinan atau dokumen kependudukan, ketiadaan tindak lanjut atas permohonan warga, penyimpangan prosedur, serta penyalahgunaan wewenang. Kondisi ini kerap dianggap lumrah karena terjadi berulang, padahal justru memperburuk budaya pelayanan dan membuka celah bagi pungutan liar serta suap.

​Data Ombudsman RI menunjukkan bahwa maladministrasi menimbulkan kerugian yang nyata. Pada tahun 2024, potensi kerugian ekonomi masyarakat yang berhasil diselamatkan melalui penyelesaian maladministrasi mencapai Rp166,49 miliar. Secara kumulatif sejak tahun 2021, nilai tersebut menyentuh angka Rp496,69 miliar. Kerugian ini dapat berupa biaya transportasi yang berulang, hilangnya pendapatan karena warga terpaksa meninggalkan pekerjaan, hingga tertundanya pencairan bantuan sosial. Selain kerugian materiel, maladministrasi juga memicu kekecewaan, kebingungan, dan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

​Maladministrasi muncul akibat berbagai faktor, mulai dari lemahnya manajemen pelayanan, keterbatasan sumber daya manusia, budaya birokrasi yang belum berorientasi pada pelayanan, rendahnya transparansi, hingga pengawasan yang belum tegas. Banyak institusi belum memiliki standar pelayanan yang jelas, sehingga keputusan sering kali bergantung pada kehendak petugas atau pejabat tertentu. Keterbatasan personel di tengah tingginya volume layanan juga memperpanjang waktu tunggu dan meningkatkan risiko kelalaian. Selain itu, aparat yang masih memposisikan diri sebagai penguasa pemberi layanan—bukan sebagai pelayan publik—berpotensi memunculkan perlakuan diskriminatif terhadap warga.

​Fenomena ini menjadi kian relevan dalam konteks penyelenggaraan Healthy Cities Summit (atau Health Summit) 2026 di Kota Jambi. Forum nasional tersebut digelar untuk membahas pembangunan kota sehat, transformasi pelayanan kesehatan, serta penguatan tata kelola layanan publik. Oleh karena itu, ajang ini menjadi ujian nyata bagi kualitas pelayanan publik Kota Jambi, terutama dalam pengaturan akomodasi, transportasi, registrasi peserta, pendampingan delegasi, dan penanganan keluhan.

​Maladministrasi sangat mungkin terjadi apabila pelayanan kepada delegasi maupun masyarakat tidak berjalan sesuai standar. Misalnya, informasi registrasi dan akomodasi yang simpang siur, pendampingan yang lamban, atau keluhan yang diabaikan. Kondisi semacam ini dapat mencoreng citra Kota Jambi sebagai tuan rumah perhelatan nasional. Terlebih lagi, Healthy Cities Summit turut menempatkan transformasi rumah sakit umum daerah (RSUD) sebagai salah satu agenda utama. Dengan demikian, isu maladministrasi tidak hanya berkutat pada urusan birokrasi penyelenggaraan acara, tetapi juga menyentuh langsung mutu layanan kesehatan masyarakat.

​Dalam sektor pelayanan kesehatan, maladministrasi dapat berwujud antrean yang semrawut, informasi jadwal layanan yang tidak jelas, penanganan keluhan pasien yang lambat, hingga praktik pungutan tidak resmi. Jika dibiarkan, masyarakat akan kesulitan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Oleh sebab itu, pembangunan kota sehat tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik, melainkan harus diwujudkan melalui layanan kesehatan yang manusiawi, transparan, dan akuntabel.

​Untuk menekan potensi maladministrasi, institusi publik perlu menegakkan standar pelayanan yang jelas, meningkatkan transparansi, mengoptimalkan digitalisasi, melatih petugas, serta memperketat pengawasan. Saluran pengaduan juga harus mudah diakses dan ditindaklanjuti secara responsif. Aparat yang terbukti melakukan penyimpangan perlu dijatuhi sanksi tegas, tidak sekadar teguran administratif. Di samping itu, partisipasi aktif masyarakat sebagai pengawas pelayanan publik sangat dibutuhkan guna mendorong perbaikan yang berkelanjutan.

​Healthy Cities Summit di Jambi seharusnya menjadi momentum strategis untuk mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam memberantas maladministrasi. Hakikat kota sehat bukan sekadar kota yang memiliki fasilitas medis memadai dan lingkungan yang tertata, melainkan kota yang mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, adil, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Tanpa pembenahan budaya pelayanan dan penguatan pengawasan, cita-cita mewujudkan kota sehat akan sulit tercapai.

(Penulis merupakan Dosen Fakultas Syariah UIN STS Jambi)



PT. Jernih Indonesia Multimedia - Jernih.ID