Bank Jambi Fasilitasi UMKM Naik Kelas: Sinergi dengan Pemda Jadi Kunci Utama

JERNIH.ID, ​JAMBI — Pengamat perbankan Laila Farhat menilai sinergi antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Bank Jambi harus semakin diperkuat untuk mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas. Menurutnya, UMKM tidak boleh hanya diposisikan sebagai penerima bantuan semata, melainkan harus dibangun menjadi kekuatan ekonomi baru di daerah.

​Dukungan terhadap UMKM merupakan bagian penting dari strategi memperkuat ekonomi daerah. Oleh karena itu, kebijakan Pemda yang memberikan ruang lebih besar bagi pengembangan UMKM perlu diiringi dengan dukungan perbankan, terutama dalam hal pembiayaan, literasi keuangan, digitalisasi, dan pendampingan usaha.

​"Bank Jambi memiliki posisi yang sangat strategis. Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Jambi bukan hanya menjalankan fungsi intermediasi, tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk ikut menggerakkan sektor riil dan memperkuat pelaku usaha lokal," ujar Laila.

​Ia menjelaskan bahwa tantangan UMKM saat ini bukan sekadar keterbatasan modal. Banyak pelaku usaha masih menghadapi persoalan administrasi, pencatatan keuangan yang berantakan, legalitas, manajemen usaha, pemasaran, hingga kemampuan memenuhi standar untuk masuk ke pasar yang lebih besar.

​Karena itu, konsep UMKM naik kelas harus menjadi paradigma baru dalam pemberdayaan ekonomi daerah.

​"Naik kelas itu artinya usaha semakin profesional. Ada pencatatan keuangan, legalitas jelas, transaksi semakin tertata, mampu mengakses pembiayaan formal, memanfaatkan teknologi, dan memiliki pasar yang semakin luas," tegasnya.

​Laila menilai Bank Jambi dapat mengambil peran lebih besar sebagai lokomotif pembiayaan UMKM karena memiliki keunggulan dalam memahami karakteristik ekonomi serta pelaku usaha di wilayah operasionalnya. Dengan pendekatan tersebut, Bank Jambi dapat membangun pembiayaan yang lebih dekat dengan kebutuhan UMKM, sekaligus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan.

​"Yang dibutuhkan bukan sekadar kredit murah, tetapi kredit yang produktif. Pembiayaan harus mampu menciptakan kapasitas produksi, meningkatkan omzet, dan pada akhirnya membuat usaha menjadi semakin mandiri," jelas Laila.

​Ia juga mendorong agar pembiayaan UMKM tidak berhenti setelah kredit disalurkan. Pendampingan pascapembiayaan menjadi kunci agar pelaku usaha mampu mengelola modal secara produktif, sehingga tercipta hubungan yang sehat antara bank dan pelaku usaha.

​Lebih jauh, Laila menilai Pemda memiliki peran krusial dalam menciptakan ekosistem usaha yang mendukung melalui penguatan legalitas, pelatihan, akses pasar, pengadaan barang dan jasa, serta kebijakan yang membuka ruang bagi produk lokal.

​"Pemda punya kewenangan dan program, Bank Jambi punya instrumen pembiayaan. Kalau dua kekuatan ini disatukan, dampaknya akan jauh lebih besar dibanding berjalan sendiri-sendiri," katanya.

​Menurutnya, keberhasilan program UMKM seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan atau besarnya kredit yang tersalurkan. Indikator utama yang lebih penting adalah peningkatan omzet, aset, produktivitas, kualitas produk, perluasan pasar, dan kemampuan menciptakan lapangan kerja.

​"Jadi jangan hanya menghitung berapa kredit yang tersalurkan. Ukur juga berapa UMKM yang benar-benar tumbuh setelah mendapatkan pembiayaan," tambahnya.

​Penguatan UMKM ini diyakini menghadirkan efek berantai (multiplier effect) terhadap perekonomian Jambi. Ketika UMKM berkembang, permintaan bahan baku meningkat, tenaga kerja terserap, dan aktivitas ekonomi daerah ikut bergerak.

​"UMKM adalah ekonomi yang paling dekat dengan masyarakat. Kalau UMKM tumbuh, manfaat pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat dirasakan masyarakat. Karena itu, Bank Jambi harus hadir bukan hanya sebagai bank yang menyalurkan kredit, tetapi sebagai partner pertumbuhan UMKM Jambi," pungkas Laila.(*/JR2)