JERNIH.ID, Jambi - Bakal calon (Balon) Gubernur - Wakil Gubernur Jambi, Al Haris-Abdullah Sani, merancang program revitalisasi Pondok Pesantren (Ponpes).
Hal tersebut dikatakan H Al Haris didampingi H Abdul Sani, ketika bersilaturahmi dengan para pimpinan Ponpes di Pesantren Raudatul Mujawwidin Desa Tirta Kencana Unit 6 Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, Senin (27/7/2020) sore.
‘’Anak-anak di Ponpes harus sehat. Semua kondisi Ponpes harus bersih, kamar mandi harus bersih, air minumnya bersih, dapurnya bersih, makanannya bersih, tempat tidur bersih, ruang belajar dan tempat ibadahnya bersih, sehingga anak-anak Pondok jadi sehat,’’ujar H Al Haris.
Konsep Revitalisasi Ponpes itu jelas bupati Merangin dua periode ini, sedang dirumuskan dan digodok mengacu kepada Undang undang Pesantren, oleh unsur akademisi di Universitas Islam Negeri (UIN) Jambi.
Untuk itu lanjut bupati peraih segudang prestasi ini, penyusunan anggaran Pemerintahan Daerah nantinya harus dirancang sedemikian rupa yang berpihak kepada Ponpes.
‘’Kami ini maju sebagai pasangan Gubernur Jambi, hanya ingin memperluas ladang ibadah, bukan untuk berkuasa dan menambah harta,’’tegas H Al Haris disambut tepuk tangan meriah pimpinan Ponpres yang hadir.
H Abdullah Sani menambahkan, Ponpes kedepannya harus jaya, Ponpers harus Makmur. ‘’Kalau pondok pesantren sudah makmur, tentu tidak ada radikalisme. Kita pakai prinsip yang sopan dan santun,’’terangnya.
H Al Haris kembali menegaskan, Ponpes itu kedepannya harus ada standar-standarnya. Anak-anak di Ponpes bisa berbahasa Arab, Inggris dan menguasai ilmu-ilmu kejuruan.
Pada pertemuan yang berlangsung di aula Pesantren terbesar di Rimbo Bujang tersebut, digelar dialog antara pimpinan Ponpers yang hadir bersama H Al Haris dan H Abdullah Sani, yang dimoderatori Ustadz Mutaqin.
Ustadz Karim salah seorang pimpinan Pesantren menanyakan, berapa dana yang akan dianggarkan untuk Pesantren di setiap kabupatennya atau di setiap pondok pesantrennya setiap tahun, bila Haris-Sani menang jadi pasangan Gubernur Jambi?
Pertanyaan tersebut dijawab H Al Haris, kalau dulu memang sangat sulit untuk membantu Ponpes, karena belum ada ‘payung’ hukumnya, sehingga setelah diberi bantuan, malah pimpinan Ponpes dibuat repot.
‘’Kasihan pimpinan Ponpes bolak-balik diperiksa penegak hukum, gara-gara mendapatkan bantuan Rp 25 juta setiap Ponpersnya di Merangin pada tahun lalu. Semua itu karena belum ada ‘payung’ hukumnya,’’ujar H Al Haris.
Tapi lanjut bupati, sekarang sudah ada undang undang Pesentren. Artinya Pemerintah Daerah tinggal menjabarkan di tengah-tengah masyarakat karena ‘payung’ hukumnya sudah ada.
Sumber: wewo.win