Ahmad Harun Yahya Oligarki Partai Politik
Salah satu faktor yang mempengaruhi bongkar pasang koalisi Parpol pada pilkada 2020 nanti adalah kekuatan oligarki partai politik. Dalam penentuan koalisi, pimpinan partai politk men-ja¬di semacam oligarki yang begitu berkuasa baik karena kekuatan finansial yang dimiliki maupun karena posisi kekuasaan di internal partai yang memiliki legalitas hukum.
Winters dalam bukunya Oligarchy membagi oligarki dalam dua bagian. bagian pertama, oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan. Dimensi kedua, oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik.
Efek dari oligarki partai politik semacam ini kemudian melahirkan sentralisme struktur kekuasaan di dalam partai politik. Pengurus partai di daerah tidak memiliki kekuatan otonom mengambil keputusan politik koalisi secara bebas. Mereka sepenuhnya bergantung kepada putusan dari pimpinan parpol di Dewan Pimpinan Pusat. Kondisi itu menjadikan para pengurus DPP memiliki kekuatan besar dalam menentukan koalisi parpol yang berkembang di semua wilayah Indonesia yang akan menggelar pilkada 2020 baik di Provinsi maupun di Kabupaten.
Di tangan para elite itulah segala keputusan partai politik ditentukan melalui mekanimse hirarki yang kaku, alias dari atas ke bawah. Seorang ketua partai beserta orang-orang di lingkaran terdekatnya merupakan sosok-sosok superior yang memegang kewenangan penuh dalam ihwal decision making, termasuk menentukan sesiapa yang bakal diusung dalam pilkada 2020 nantinya.