Oleh: Yulfi Alfikri Noer S.IP., M.AP
Selama era Reformasi di Indonesia, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan pro-poor untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketidaksetaraan di antara masyarakat. Persoalan orang miskin dan berbagai atribut psikologis yang melekat pada mereka di negara kita memiliki dimensi yang sangat kompleks. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kaitan yang kompleks antara kemiskinan struktural dan kemiskinan yang dipengaruhi oleh faktor psikologis.
Fenomena ini membentuk suatu lingkaran setan yang sulit diputus, dimana kedua faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Kemiskinan struktural telah menjadi dampak dari kegagalan pembangunan yang menyeluruh, terpicu oleh sejumlah faktor yang saling terkait. Di antara faktor-faktor ini, korupsi memainkan peran sentral dalam merusak integritas institusi dan menyebabkan penyalahgunaan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pengembangan masyarakat. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang nyata juga memperparah situasi ini, dengan praktik monopoli dan ketidakadilan struktural yang menyebabkan pemarginalan sekelompok orang dalam masyarakat.
Namun, penting untuk dicatat bahwa anggapan umum yang menghubungkan orang miskin dengan ketidak adanya pekerjaan dan kurangnya usaha tidak selalu benar. Atribut psikologis yang mungkin melekat pada sebagian orang miskin, seperti rendahnya rasa percaya diri atau perasaan tidak berdaya, seringkali adalah hasil dari kondisi sosial dan ekonomi yang sulit. Lingkungan yang keterbatasan dan ketidakpastian finansial dapat mengakibatkan dampak negatif pada kesejahteraan mental individu, sehingga sulit bagi mereka untuk meraih potensi penuh mereka. Penting untuk memahami bahwa struktur sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat memiliki peran yang besar dalam menentukan kesempatan dan akses bagi individu. Kesenjangan yang terus membesar antara kelompok-kelompok sosial mengindikasikan bahwa bukanlah kemalasan atau kurang usaha yang membuat seseorang terjerat dalam kemiskinan, melainkan faktor-faktor struktural yang melekat dalam sistem. Oleh karena itu, pendekatan untuk mengatasi masalah kemiskinan haruslah secara menyeluruh dan mencakup langkah-langkah yang melibatkan perbaikan struktural, pengentasan korupsi, redistribusi sumber daya, serta peningkatan kesetaraan dan akses kesempatan bagi semua individu.
Kebijakan pro-poor merupakan langkah penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih merata dan adil bagi semua warga negara Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan yang harus diatasi, upaya-upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok masyarakat yang kurang mampu dan mengurangi kesenjangan sosial di negara ini. Upaya ini merupakan bagian penting dari komitmen pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan. Beberapa kebijakan pro-poor yang signifikan yang telah dijalankan adalah sebagai berikut:
1. Program Keluarga Harapan (PKH): PKH adalah salah satu program bantuan sosial yang paling terkenal dan sukses di Indonesia. Program ini memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dan rentan dengan syarat-syarat tertentu, seperti mengirim anak-anaknya ke sekolah dan mengikuti program kesehatan. PKH membantu meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT): BPNT adalah program yang memberikan bantuan pangan kepada keluarga miskin dalam bentuk kartu elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan makanan di pasar tradisional. Program ini membantu keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan gizi anak-anak.
3. Pengembangan Infrastruktur Pedesaan: Pemerintah telah menginvestasikan dalam pengembangan infrastruktur pedesaan, seperti jalan, jembatan, akses air bersih, dan listrik. Ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap layanan dan peluang ekonomi yang lebih baik.
4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri): PNPM Mandiri adalah program yang memberdayakan masyarakat pedesaan dan perkotaan miskin untuk mengidentifikasi dan mengelola proyek-proyek pembangunan mereka sendiri. Program ini memberikan pendanaan kepada kelompok-kelompok masyarakat untuk mengatasi masalah lokal mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
5. Penghapusan Subsidi BBM: Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2015. Meskipun kontroversial, langkah ini bertujuan untuk mengalokasikan dana yang lebih besar untuk program-program pro-poor dan pengembangan infrastruktur.
6. Program Kredit Mikro dan Usaha Kecil Menengah (UMKM): Dalam upaya untuk memberikan akses ke pembiayaan kepada masyarakat yang kurang mampu, pemerintah telah mengembangkan program-program kredit mikro dan mendukung usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan potensi ekonomi mereka.
7. Pemberdayaan Perempuan: Pemerintah juga telah meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan, termasuk program pelatihan keterampilan dan dukungan untuk usaha kecil yang dimiliki perempuan.
8. Pengembangan Sektor Pertanian dan Perikanan: Sebagai negara agraris, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan, termasuk pemberian bantuan teknis, permodalan, dan pengembangan infrastruktur pertanian.
Keragaman data tentang kemiskinan di Indonesia bisa menjadi tantangan dalam merancang kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Tumpang tindih dan ketidakpastian data dapat mengakibatkan penyalahgunaan dana, alokasi sumber daya yang tidak efisien, dan tidak mencapainya kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Beberapa masalah yang sering terjadi dalam pengelolaan data yang beragam adalah:
1. Tumpang Tindih Data: Banyak lembaga dan departemen pemerintah yang mengumpulkan data kemiskinan sendiri-sendiri, dan ini dapat menghasilkan tumpang tindih dalam pengumpulan dan pengolahan data. Hal ini dapat mengakibatkan penggunaan sumber daya yang berlebihan dan menghasilkan informasi yang tidak konsisten.
2. Ketidakpastian Data: Beberapa data mungkin tidak cukup akurat atau mutakhir, yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam menentukan tingkat kemiskinan di berbagai daerah. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan alokasi yang tidak tepat dalam program-program pro-poor.
3. Kurangnya Integrasi Data: Data yang beragam seringkali tidak terintegrasi dengan baik. Hal ini dapat membuat sulit untuk memahami hubungan antara faktor-faktor yang berbeda yang berkontribusi pada kemiskinan dan mengidentifikasi solusi yang komprehensif.
4. Kesulitan dalam Pemantauan dan Evaluasi: Kurangnya koordinasi data dapat menyulitkan pemantauan dan evaluasi efektivitas program-progam pro-poor. Tanpa data yang konsisten dan dapat diandalkan, sulit untuk mengukur dampak program secara akurat.
Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa langkah yang dapat diambil:
1. Koordinasi Data: Pemerintah dapat memperkuat koordinasi antara departemen dan lembaga yang terlibat dalam pengumpulan data. Ini dapat mengurangi tumpang tindih dan memastikan bahwa data yang diperoleh digunakan secara efisien.
2. Pembaruan Data Rutin: Penting untuk memperbarui data secara rutin agar tetap akurat. Ini melibatkan investasi dalam survei dan pengumpulan data yang berkualitas tinggi.
3. Integrasi Data: Upaya dapat dilakukan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang kemiskinan dan masalah terkait.
4. Pemantauan dan Evaluasi Terus-Menerus: Pemerintah harus aktif dalam pemantauan dan evaluasi program pro-poor untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan efektif dan sasaran yang tepat.
5. Transparansi Data: Membuat data yang relevan dan hasil penelitian tersedia untuk umum dapat memungkinkan peran masyarakat sipil dan LSM dalam mengawasi program pro-poor dan memastikan akuntabilitas.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat memaksimalkan manfaat dari data yang beragam untuk mengatasi tantangan yang timbul dalam penggunaannya. Ini dapat membantu dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pro-poor yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang rentan di seluruh Indonesia. Penggunaan satu data yang terintegrasi dan terpusat untuk mengukur dan memantau kemiskinan di seluruh Indonesia dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi tumpang tindih data, ketidakpastian, dan masalah lain yang mungkin muncul dengan data yang beragam. Konsep ini dikenal sebagai "data kemiskinan nasional" atau "data kemiskinan terpadu, (DTKS)".
Dilansir dari laman resmi DTKS Kemensos RI, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS adalah data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Pengertian DTKS tersebut termuat dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud di atas merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau kepanjangan DTKS kegunaannya adalah sebagai acuan dalam pemberian bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar baik bersumber APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
Dilansir dari laman Puspensos Kemsos, disebutkan bahwa tujuan DTKS adalah agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penggunaan data kemiskinan nasional atau data kemiskinan terpadu memiliki banyak keuntungan, tetapi juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan.dan ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan pendekatan ini:
1. Konsistensi dan Akurasi: Data kemiskinan nasional dapat memastikan konsistensi dalam definisi dan pengukuran kemiskinan di seluruh Indonesia. Ini dapat meningkatkan akurasi dalam menilai tingkat kemiskinan dan mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan.
2. Efisiensi Alokasi Sumber Daya: Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan tepat sasaran untuk program-program pro-poor. Ini membantu memastikan bahwa dana digunakan untuk memberikan dampak yang maksimal.
3. Pemantauan dan Evaluasi yang Lebih Baik: Data yang terpadu memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang lebih baik terhadap efektivitas program-progam pro-poor. Ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan perbaikan yang diperlukan seiring waktu.
4. Ketelitian Kebijakan: Penggunaan data kemiskinan nasional dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan sosial di berbagai daerah.
Namun, implementasi data kemiskinan nasional juga memerlukan komitmen yang kuat dalam pengumpulan data yang berkualitas tinggi, perlindungan privasi, serta koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan. Selain itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa data ini tidak digunakan secara salah atau untuk kepentingan politik tertentu.
Penggunaan data kemiskinan nasional dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam upaya mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia, asalkan dikelola dengan cermat dan berintegritas. menekankan bahwa implementasi data kemiskinan nasional adalah langkah penting dalam perjuangan melawan kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, termasuk pengumpulan data yang berkualitas tinggi, perlindungan data pribadi, dan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan data tersebut.
Selain itu, penggunaan data kemiskinan nasional harus diikuti dengan langkah-langkah konkret untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pro-poor yang lebih efektif. Data itu sendiri hanya merupakan alat, tindakan dan kebijakan yang didasarkan pada data inilah yang akan memiliki dampak nyata dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat menggunakan data kemiskinan nasional atau data kemiskinan terpadu, penting untuk memahami keterbatasan-keterbatasan ini dan menggunakannya dengan hati-hati. Data ini harus diinterpretasikan dengan konteks yang sesuai dan diperkaya dengan pemahaman tentang realitas di lapangan.
Selain itu, data ini harus diintegrasikan dengan data lokal dan informasi tambahan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi kemiskinan di berbagai wilayah dan kelompok masyarakat. Terakhir, melibatkan masyarakat sipil, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perumusan, implementasi, dan pemantauan kebijakan berdasarkan data kemiskinan nasional sangat penting. Ini akan membantu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang paling rentan.
(Penulis merupakan Tenaga Ahli Gubernur Bidang Tata Kelola Pemerintahan)