Tolak Rangkap Jabatan di Kementrian BUMN, Mahasiswa Jambi Pinta Presiden Ambil Tindakan Tegas
Penulis: Redaksi , Editor: Muhammad Syafe'i - Senin, 06 Juli 2020 , 23:24 WIB
Forum Mahasiswa Jambi saat gelar aksi damai Berita Terkait
- Soal Tingginya Angka Inflasi, Gubernur Al Haris: Tak Ada Warga Keluhkan Hal Itu
- Sekda Klaim Siapkan Dana 101 Miliar untuk Penanganan Covid-19 di Tanjab Barat
- Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah Disahkan: Edi Purwanto Harapkan Peningkatan PAD
- Bisa Picu Muncul Api: Edi Purwanto Ingatkan Masyarakat Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan
- Bupati Anwar Sadat Hadiri Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1445 H di Masjid Nurul Jami Kelurahan Patunas
JERNIH.ID, Jambi - Gabungan mahasiswa/i, yakni UIN STS, UNBARI, STMIK NH menggelar aksi serta menuntut Presiden Jokowi untuk memberhentikan Menteri BUMN Erick Thohir dari jabatannya. Pasalnya, dalam 8 bulan terakhir ini terlihat banyak kegaduhan di Kementerian BUMN.
Bukan hanya itu, berdasarkan data dari ombudsman terdapat 546 pejabat yang rangkap jabatan di kementrian BUMN. "Kami menilai (mahasiswa, red), cukup banyak pejabat yang rangkap jabatan. Ini berpotensi mengembalikan NKRI ke era Orde Baru yang sarat KKN. Bahkan yang merangkap jabatan tertentu berasal dari institusi tertentu pula," sebut Rio koordinator aksi damai tersebut (6/7/2020).
Tidak hanya itu, merangkap jabatan tentunya memiliki pendapatan double, mobil dinas serta berbagai tunjangan serta keputusan lainnya.
"Inilah yang kami khawatirkan. Kami hanya meminta kepada Presiden Jokowi untuk bisa mengambil kebijakan yang tegas agar tidak terciptanya KKN," tegas Rio lagi.
Terkait dengan permasalahan tersebut, mahasiswa/i Jambi yang menggelar aksi menuntut Presiden Jokowi menolak rangkap jabatan di Kementerian BUMN dan meminta memecat Mentri BUMN Erick Thohir.