DPRD Jambi Soroti Realisasi PAD Hingga Jalan Padang Lamo di Paripurna APBD 2025
Penulis: Redaksi , Editor: Ardy - Senin, 13 Juli 2026 , 15:28 WIB
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fattah Berita Terkait
- Seismic 2D - Gerbera Pertamina EP Akan Lalui 5 Kabupaten di Provinsi Lampung
- Masyarakat Sungai Terap Solid Menangkan UAS-Katamso
- Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 di Tanjab Barat, Ini Pesan Safrial
- Sudah Kantongi Rekom Demokrat di Pilgub Jambi, Cik Bur: Dalam Waktu Dekat Diumumkan
- Tiga Pejabat Pemprov Jambi Nonjob: Ini Jabatan Barunya
JERNIH.ID, JAMBI – DPRD Provinsi Jambi mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan anggaran. Hal ini mengemuka dalam Rapat Paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (13/7/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD, Hafiz Fattah, ini menjadi wadah bagi seluruh fraksi untuk memberikan catatan kritis terkait pelaksanaan program pembangunan sepanjang tahun 2025.
Hafiz Fattah menegaskan, seluruh masukan fraksi menjadi bahan evaluasi krusial bagi eksekutif. Ia menekankan perlunya perbaikan kualitas pengelolaan anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran di masa mendatang.
"Seluruh fraksi telah menyampaikan catatan strategis. Kami meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius atas masukan ini demi percepatan pembangunan di Jambi," ujar Hafiz.
Salah satu poin utama yang disoroti datang dari Fraksi Partai Demokrat. Fraksi ini menilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum maksimal, sehingga berdampak pada terhambatnya sejumlah program yang telah dianggarkan dalam APBD.
Selain masalah keuangan, infrastruktur juga menjadi fokus utama. Fraksi PKS secara khusus menyoroti kondisi ruas Jalan Padang Lamo. Mereka mendesak pemprov segera mempercepat penanganan jalan tersebut karena merupakan akses vital bagi mobilitas warga serta penggerak ekonomi masyarakat setempat.
Selain menyoroti dua poin tersebut, fraksi-fraksi lain juga memberikan masukan terkait evaluasi pelaksanaan program pemerintah. Hafiz berharap, dinamika dalam rapat paripurna ini menjadi pengingat bagi Pemprov Jambi untuk meningkatkan serapan anggaran dan realisasi pendapatan.
Dengan adanya evaluasi ini, DPRD Jambi berharap ke depan tidak ada lagi program strategis yang tertunda pelaksanaannya akibat kendala serapan anggaran yang tidak optimal.
Poin Utama Rapat Paripurna:
- Optimalisasi PAD: Fraksi Demokrat menyoroti serapan PAD yang belum maksimal sebagai kendala pelaksanaan program.
- Perbaikan Jalan: Fraksi PKS mendesak percepatan perbaikan akses vital di Jalan Padang Lamo.
- Evaluasi APBD: DPRD mendorong Pemprov Jambi melakukan perbaikan menyeluruh demi pembangunan daerah yang lebih efektif.(*/JR2)