Gubernur Al Haris Kumpulkan Bupati dan Wali Kota: Sinkronkan Pembangunan Infrastruktur Jambi 2027-2028

JERNIH.ID, JAMBI — Gubernur Jambi Al Haris mengumpulkan para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi bersama kepala balai Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Infrastruktur Provinsi Jambi. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi, Kamis (12/11/2026) ini, bertujuan mengevaluasi kegiatan tahun 2026 sekaligus menyinkronkan rencana pembangunan untuk tahun 2027 dan 2028.

​Al Haris menegaskan bahwa rapat koordinasi ini menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan program pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota. Penyelarasan ini dilakukan agar kucuran anggaran pembangunan yang masuk ke Provinsi Jambi benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

​“Tujuannya supaya setiap rupiah yang keluar di Jambi ini betul-betul tepat sasaran, tepat tujuannya, dan juga tepat manfaatnya untuk masyarakat,” kata Al Haris.

​Ia menjelaskan bahwa masing-masing pemerintah daerah memiliki perencanaan dan prioritas pembangunan sendiri. Oleh karena itu, koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar pelaksanaan program di lapangan tidak berjalan sendiri-sendiri atau melenceng dari kebutuhan riil masyarakat.

​Al Haris mengingatkan agar tidak terjadi ketimpangan lokasi proyek, di mana pembangunan justru dijalankan di titik yang tidak mendesak dibandingkan kebutuhan warga. Kondisi semacam itu dinilai hanya akan membuat hasil pembangunan menjadi kurang optimal.

​“Kita ingin ini sinkron semuanya. Sehingga setiap rupiah yang masuk ke Jambi betul-betul tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat penggunaannya untuk masyarakat,” tegasnya.

​Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Provinsi Jambi Muzakkir menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur menuntut keterpaduan penuh antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ia menekankan bahwa tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan tidak boleh dikerjakan secara parsial dan harus berjalan searah sesuai kewenangan masing-masing.

​Muzakkir mengakui bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi masih sangat besar, sementara kapasitas pendanaan pemerintah daerah tergolong terbatas. Untuk menyiasati hal tersebut, pemerintah perlu mengoptimalkan kolaborasi dari berbagai sumber pembiayaan.

​“Kita mengakui kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi masih cukup besar, sementara kemampuan pendanaan pemerintah daerah terbatas. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi berbagai sumber pembiayaan, baik melalui APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota,” ujar Muzakkir.(*/JR2)