Evaluasi APBD 2026: Gubernur Al Haris Desak OPD Percepat Proyek Strategis

JERNIH.ID, ​JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris, menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mengakselerasi realisasi program pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Instruksi ini disampaikan saat memimpin Rapat Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur, Rabu (8/7/2026) malam.

​Rapat yang berlangsung tertutup tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Sekretaris Daerah Sudirman, serta jajaran asisten, staf ahli, dan kepala OPD terkait. Pertemuan ini fokus membedah capaian fisik dan serapan anggaran, sekaligus mencari solusi atas kendala yang menghambat jalannya proyek pembangunan.

​Dalam arahannya, Al Haris menegaskan bahwa setiap OPD wajib bekerja lebih taktis untuk mengejar target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan APBD 2026.

​"Saya minta seluruh kepala OPD memberikan laporan capaian secara transparan. Jika ada kendala di lapangan, segera ajukan solusi konkret agar tidak menghambat progres yang sudah direncanakan," tegas Al Haris.

​Selain menyoroti belanja modal, Gubernur juga menyoroti sektor pendapatan. Ia secara khusus meminta OPD pengampu pos penerimaan untuk bekerja maksimal guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi.

​Al Haris kembali mengingatkan pentingnya tata kelola anggaran yang akuntabel. Ia menekankan agar setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat luas, mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan kesehatan, hingga penguatan sektor pendidikan.

​"Kita harus pastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberi manfaat nyata bagi warga Jambi. Fokus kita bukan sekadar menghabiskan anggaran, melainkan memastikan masyarakat merasakan dampaknya secara langsung," tambahnya.

​Beberapa poin krusial yang menjadi kesimpulan dalam rapat tersebut meliputi:

• ​Percepatan Serapan: Mengidentifikasi proyek yang tertunda dan menetapkan langkah cepat penyelesaian.
• ​Penguatan Koordinasi: Memperbaiki alur koordinasi antar-pemangku kepentingan terkait proses pengadaan dan pembayaran.
• ​Monitoring Ketat: Meningkatkan intensitas pengawasan dan pelaporan berkala untuk menjaga akuntabilitas kinerja.

​Rapat ditutup dengan komitmen bersama seluruh jajaran Pemprov Jambi untuk memperbaiki mekanisme pelaporan dan mengejar ketertinggalan target fisik maupun keuangan di triwulan mendatang.