Perangi Geng Motor di Jambi: Gubernur Al Haris dan Forkopimda Nyatakan Sikap Tegas

JERNIH.ID, ​JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) resmi menabuh genderang perang terhadap aksi geng motor. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Jambi, Al Haris, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi Penanggulangan Geng Motor di Aula Lantai 3 Gedung Siginjai Polda Jambi, Rabu (8/7/2026).

​Langkah tegas ini diambil sebagai respons atas meningkatnya keresahan masyarakat akibat aksi penyerangan dan tawuran yang belakangan terjadi, bahkan hingga merenggut korban jiwa.

​Gubernur Al Haris menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi sekecil apa pun terhadap aktivitas geng motor di wilayah Jambi. Baginya, fenomena ini sudah merusak mental generasi muda dan mengancam keselamatan warga.

​"Kita menolak keras keberadaan geng motor. Mereka merusak mental anak-anak kita. Hari ini kami sepakat untuk tidak sekadar berkolaborasi, tapi melakukan orkestrasi besar-besaran untuk memberantasnya sampai ke akar-akarnya," tegas Al Haris.

​Melihat mayoritas pelaku adalah anak usia sekolah, Al Haris memilih pendekatan preventif berbasis pendidikan. Ia telah menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk mendata seluruh pelajar yang terlibat geng motor. Data tersebut akan menjadi acuan bagi Pemprov Jambi untuk membina mereka melalui program Sekolah Rakyat.

​"Anak-anak ini butuh pengawasan dan pendidikan yang lebih baik. Banyak dari mereka yang terlibat karena masalah keluarga atau broken home. Melalui Sekolah Rakyat, kita hadir memberikan solusi, mendidik kembali, dan mengembalikan mereka ke jalur kehidupan yang positif," jelas Gubernur.

​Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar, memastikan bahwa pihaknya akan bergerak cepat mendukung kebijakan ini. Polda Jambi bersama TNI dan instansi terkait tengah merumuskan langkah hukum yang lebih efektif guna memberikan efek jera.

​Senada dengan hal tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, Sugeng Hariadi, menegaskan bahwa aksi geng motor yang membawa senjata tajam tidak bisa lagi dianggap sebagai kenakalan remaja biasa.

​"Ketika kelompok pemuda sudah membekali diri dengan senjata tajam seperti parang dan celurit, lalu menyerang warga secara acak hingga menyebabkan luka berat atau kematian, maka ini adalah murni tindak pidana serius. Negara tidak akan membiarkan ruang publik dikuasai oleh rasa takut," ujar Sugeng.

​Rapat koordinasi yang melibatkan Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi, tokoh agama, hingga akademisi ini menghasilkan kesepakatan bulat untuk menolak segala bentuk aktivitas geng motor.

​Sinergi antara pemerintah dan aparat penegak hukum kini diperkuat untuk menjamin stabilitas keamanan serta mengembalikan ketenangan di jalan raya bagi masyarakat Jambi. Langkah tegas ini diharapkan mampu menutup celah berkembangnya tindakan destruktif di bumi "Sepucuk Jambi Sembilan Lurah".(*/JR2)