Persoalan Angkutan Batu Bara, Edi Purwanto: Konsisten Menjalankan Aturan Agar Goalnya Tercapai
Penulis: Anil Hakim , Editor: Muhammad Sapi'i - Senin, 04 April 2022 , 22:20 WIB
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto Berita Terkait
- Hadiri Pelantikan Pengurus SMSI Bungo, Ariansyah: Kita Harus Bersinergi
- Soal Vaksin Covid, Rocky Candra: Optimis Ekonomi Membaik
- Angkat Kearifan Lokal Kuliner, Pemprov Jambi Gelar Kegiatan Memasak Bubur Ayak
- Atasi Kenaikan Bahan Pokok, Ririn Desak Pemprov Jambi Adakan Pasar Murah
- Prediksi Kroasia vs Argentina di Semifinal Piala Dunia 2022
JERNIH.ID, Jambi - Pemerintah Provinsi Jambi melakukan Rakor lanjutan pembahasan mengenai persoalan angkutan batu bara di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (4/4/2022).
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengatakan, bahwa angkutan batu bara yang mengisi BBM bersubsidi itu termasuk pelanggaran UU.
"Nah ini kita rumuskan, Alhamdulilah beberapa daerah tidak boleh lagi menggunakan cara-cara inkonstitusional. Seperti kemarin ibu Dirut bilang, tidak boleh mobil batubara menggunakan solar subsidi itu melanggar UU," kata Edi.
Politisi PDI Perjuangan tersebut juga mengungkapkan, bahwa persoalan batu bara ini merupakan sesuatu yang menjadi dilema bagi pemerintah.
"Batu bara ini menjadi masalah yang sangatlah serius. Disatu sisi kita memikirkan ekonomi, disatu sisi ada masalah laka, kemacetan yang mengganggu sektor yang lain," ungkapnya.
Edi menerangkan salah satu solusi untuk memecah masalah angkutan batu bara, adalah dengan konsisten menjalankan aturan agar goalnya tercapai serta menata plat kendaraan batu bara agar semua nomor kendaraan berlabel plat Jambi.
"Yang penting ada konsistensinya, jangan menjalankan aturan gak konsisten supaya goalnya tercapai. Kita juga mulai menata plat plat mobil, kan gak semua pakai plat Jambi, ada BG, ada BE. Ada dua kemungkinan, kalau tidak mau platnya diubah ya sudah tidak usah beroperasi di Jambi," tegas Edi.
Hal yang sama juga disampaikan, Sekda Provinsi Jambi, Sudirman yang mengatakan, bahwa menurut Undang-Undang angkutan batu bara dilarang untuk mengisi BBM bersubsidi.
"Kalo berdasarkan UU angkutan yang membawa hasil bumi itu, harus menggunakan minyak solar industri tidak boleh menggunakan minyak solar di SPBU (bersubsidi)," jelasnya.
Rakor lanjutan ini langsung dipimpin Gubernur Jambi, Al Haris, dan tampak hadir Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, Kapolda Jambi, Kasrem 042/Gapu, Kejati Jambi, Kepala BI Jambi, Pejabat Utama Polda Jambi, Para Kepala OPD Pemprov Jambi dan Perwakilan Pertamina Jambi.