Cornelis : LPJK Tidak Mempunyai Wewenang Mendikte Pemerintah
Penulis: - Sabtu, 26 Mei 2018 , 14:10 WIB
Berita Terkait
- Hadir di Acra Diklat Banser, Kapolres Merangin: Banser Adalah Sahabat Saya
- Erwan Katakan 50 Anggota DPRD Mendapatkan Rp 100 Juta, Kecuali Unsur Pimpinan.
- Korban Tenggelam di Sungai Tembesi Merangin Ditemukan Meninggal Dunia
- Warga Senyerang Jaminkan 90 Persen Suara CE-Ratu
- Itjen Kemendagri Asistensi Penyerapan Anggaran APBD 2022 Jambi
JERNIH.CO.ID, Kota Jambi - Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jambi diduga Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJK) Provinsi Jambi menyalahgunakan wewenang jabatanya.
Atas hal ini, LPJK Provinsi Jambi menyatakan pernyataan sikap, yang mana dalam pernyataan sikap tersebut meminta kepada Plt Gubernur Jambi untuk segera mengganti dan memberhentikan pimpinan ULP Barang dan Jasa Provinsi Jambi.
Hal ini, mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston yang mengatakan bahwa LPJK itu tidak mempunyai wewenang untuk mendikte Pemerintah/ULP.
"LPJK adalah lembaga yang berfungsi untuk sertifikasi, registrasi dan pelatihan serta pembinaan anggota melalui asosiasi. Lembaga ini tidak punya kewenangan untuk mendikte Pemerintah/ULP," jelas Cornelis yang juga mantan Ketua LPJK Provinsi Jambi ini kepada jernih.co.id, Sabtu (26/5/18).
Ia juga menyampaikan ULP Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jambi ini harus independen. "ULP harus independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun termasuk LPJK," ungkapnya.