Independensi Ganjar Pranowo ditengah Isu Capres Boneka

JERNIH.ID, Jambi - Isu tentang Ganjar Pranowo sebagai capres boneka muncul seiring penunjukannya sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Isu ini berkaitan dengan adanya dugaan kontrak politik antara Ganjar Pranowo dengan PDI Perjuangan. Namun, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa presiden adalah pejabat yang menjalankan konstitusi dan tidak akan menjadi boneka dari kelompok mana pun.

Dia menjelaskan bahwa "Presiden adalah Presiden. Dia menjalankan amanat penuh dari konstitusi yang ada. Tidak ada komanya. Oke.", ujarnya ketika menghadiri acara Mata Najwa "3 Bacapres Bicara Gagasan" yang berlangsung di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Oleh karena itu, Ganjar Pranowo menolak isu tersebut dan menegaskan independensinya.

Lebih lanjut, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebut publik bisa menilai kebijakan yang telah diambil seorang presiden dan sejauh apa dia dikendalikan. Misalnya, dari partai pengusung, kekuatan asing, atau kelompok tertentu.

Menurutnya, tudingan presiden boneka hanya bisa dibuktikan jika dugaan intervensi itu bisa terbukti.

"Dari waktu ke waktu kamu bisa menilai bagaimana sebuah keputusan bisa diambil seboneka apa mereka mendapat pengaruh dari luar. Apakah dari pengusungnya? Apakah intervensi dari proksi negara lain. Atau kah dari kelompok," kata Ganjar.

"Kalau kemudian satu per satu bisa dibandingkan maka penilaian itu akan bisa kamu dapatkan," imbuhnya.

Respon Pengamat Politik SMRC

Saidiman Ahmad, pengamat politik Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), menilai calon presiden Ganjar Pranowo cukup independen dan bukan dalang. “Ganjar cukup independen. Tidak terlihat dia jadi boneka siapa pun. Bahkan sebelumnya, partainya sendiri terlihat agak kritis pada Ganjar,” katanya dalam keterangan tertulis.

Hal itu dikatakannya, terlihat dari prestasi Ganjar saat menjabat Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun terakhir. Pernyataan Saidiman bisa dirunut dari jejak perjalanan Ganjar. Sebagai Gubernur, Ganjar sempat beberapa kali terlibat perang opini dengan Ketua DPD PDIP Jateng dan Ketua DPRD PDIP Jateng.

Menurut Saidiman, penggunaan istilah pengurus partai oleh PDIP lebih merupakan cara untuk mengingatkan kadernya bahwa ketika menjabat, jangan sampai melupakan garis ideologi partai. Istilah pengurus partai digunakan agar kader tidak meninggalkan kubu ideologi partai dalam menjalankan pemerintahan, ujarnya. (*/JR2).