Krisis Negara Agraria Mencapai Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan

Oleh: Abdul Rizal.S

Hari ini pada masa pandemi menuju endemi, kisah getir dan gembira silih berganti. indeks ketahanan pangan global atau Global Food Security Index (GFSI) mencatat indeks ketahanan pangan Indonesia 2021 sebesar 59,2 dan Singapura sebesar 77,4, tertinggi di Asia Tenggara. Dalam pemeringkatan global, ketahanan pangan Indonesia berada urutan ke-69 dari 113 negara, sedangkan Singapura menempati urutan ke-2. Ketahanan pangan yakni tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau tolak ukurnya artinya kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga. Perlindungan pangan jelas faktor utama sebagai dorongan terhadap keamanan suatau negara hal itu terlihat Tidak hanya sebagai komoditas ekonomi ataupun pangan yang menjadi sektor komoditas untuk melaksakana tujuan sosial dan politik baik di tingkat internasional maupun lokal. Maka itu, ketahanan pangan mempunyai dampak penting yang utama terhadap keamanan.

Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) mencatatkan nilai indeks harga pangan sebesar 124,9 (harga nominal) dan 124,2 poin (harga riil) tahun 2021. Tertinggi secara nominal merupakan permasalahan yang strategis karena kebutuhan akan pangan adalah kebutuhan mendasar bagi setiap makhluk hidup yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidupnya. Tidak ada negara yang berhasil dalam pembangunan perekonomiannya tanpa menuntaskan terlebih dahulu persoalan pangannya. Akankah kondisi buruk ketahanan pangan di Negara Indonesia terulang kembali, tentu selayaknya negara ini harus khawatir dan waspada ditengah kondisi secara universal yang masih abu – abu?

Peubahan Iklim dan Ketipastian Universal

Perdebatan perubahan iklim semakin mendesak karena peningkatan ketahanan pangan justru akan memicu konflik dan migrasi massal. Ketahanan pangan global dihadapkan terhadam peluang ataupun tantangan, salah satu faktor jelas adanay perubahan iklim. Negara Indonesi memiliki perubahan iklim nantinya akan berdampak seperti banjir atau kemarau panjang yang selanjutnya akan mengganggu pertanian yang menyediakan kehidupan masyarakat, termasuk sektor pertanian sebagai kondisi cuaca ekstrim. Sektor pertanian menjadi sorotan karena erat kaitannya dengan ketahanan pangan nasional. Tentu saja, di tengah pandemi yang kompleks seperti saat ini, ketahanan pangan agar menjadi motor penggerak agar tidak terjadi krisis pangan yang seolah-olah sedang menghantui Indonesia.

Perubahan iklim berdampak pada pangan yang produktiv dengan merusak sistem penyerbukan tanaman pangan dan menstimulus muculnya hama dan penyakit tanaman. Selain itu, perubahan iklim juga merubah pola cuaca yang tidak menentu, kenaikan suhu dan kekeringan, yang dapat mengkontraksi produktivitas pertanian. Kondisi ini akan berdampak pada petani untuk mengontrol waktu tanam yang tepat, dan hal ini dapat menimbulkan kerugian panen dan terjadinya kelangkaan pangan akibat membuka kemungkinan berkurangnya produksi. Pembukaan lahan secara paksa merupakan dapat mengancam pencapaian ketahanan pangan dalam jangka panjang namun metode pertanian tersebut ramah lingkungan. Kondisi lahan yang terbatas tanpa adanya koordinasi Ketahanan pangan tidak dapat tercapai jika tanpa dikoordinasikan dengan ketahanan iklim. Pada saat endemic sekarang, baik internasional maupun nasional wajib sebagai kebutuhan dasar manusia untuk mengagendakan program ketahanan pangan, energi, dan air. Berdasarkan uraian di atas, pembahasan tentang perubahan iklim menarik yang nantinya akan bertujuan untuk membahas segala potensi infrastruktur pangan sebagai penjamin kehidupan pasca pandemi COVID-19 dan ditengah wabah lain yang belum ditemukan obat vakisnya sebagai penjamin pembangunan berkelanjutan dengan ketahanan lingkungan dan iklim.

Waspada Wabah Ketahanan Pangan Siaga 1

Selepas pandemi negara ini masih dihadapkan oleh berbagai masalah lain terutama yang menciptakan kegaduhan ditengah kehidupan. Terkahir bisa kita lihat bahwa negara kita terserang wabah yang sampai ini belum medapatkan temuan obat vaksinya yakni PMK yang menyerang hewan ternak hampir merata diseluruh pelosok daerah. Hal ini menjadi mengkhawatirkan lagi – lagi pemerintah harus sigap segera menanggulangi karena wabah ini akan menciptakan kegaduhan pada rantai ketahanan pangan yang jelas sangat berdampak. Nilai dampak kerugian akibat wabah ini dinilai lebih besar dari wabah pandemi karena apabila daging dari hewan dikonsumsi manusia maka akan menimbulkan penyakit yang belum terdapat obatnya.

Lantas apakah kita harus berdiam diri melihat negara kita terus menerus kesakitan, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berkapasitas apalagi hanya membuat sebuah vaksin semata. Yang menjadi pertanyaan besar kenapa sampai sekarang progress vaksin wabah tersebut belum ada progresnya. Menarik apabila menunggu negara kita lama kelamaan akan diujung kelaparana akan ketahan pangan yang jatuh akibat terserang wabah yang belum jelas kapan selesainya. Krisis didepan mata pun akan terlihat terutama pada sektor ketahanan pangan.

Meredam Krisis dan Memperkuat Ketahanan Pangan

Sejarah emas negara Indonesia di bidang pangan dimulai pada era Presiden Soekarno, Presiden Suharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di bawah Presiden pada tahun 2004, kebangkitan pertanian didukung oleh pencapaian swasembada jagung dan tanaman sekunder. Hingga tahun 1970-an, di bawah, Indonesia merupakan importir utama beras di pasar dunia. Setiap tahun, rata-rata lebih dari 2 juta ton beras diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Swasembada beras dicapai pada tahun 1984 dengan produksi beras nasional 27 juta ton per tahun, dengan konsumsi dalam negeri melebihi 25 juta ton. Serta pada masa Kemerdekaan Orientasi kebijakan pangan pemerintah saat itu terfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok, khususnya beras. Kebijakan ini sesuai dengan keadaan negara yang saat itu masih terpuruk.

Lantas, dalam situasi pelik seperti pada tahun 2022 ini, apa yang mesti dikerjakan? Pertama, problem infrastruktur pertanian mesti dikelola kali pertama karena ini merupakan sumbu masalah serta menjaga stabilitas daya ketahanan pangan. Kedua Kebijakan Sektor mikro dan makro terhadap ketahahanan pangan perlu diperketat pemerintah dan wajib harus ditempuh terutama untuk meghindari dampak perubahan iklim yang nyata, salah satunya adalah turun gunung dari hulu ke hilir dari petani ke petani daerah. Tujuannya, agar masyarakat mengetahui dan memaksimalkan hasilnya dalam waktu panen. Terakhir, jika harga melonjak, pemerintah perlu menyiapkan stabilitas daya beli masyarakat sehingga mempertahankan kebijakan tarif dasar pangan bersubsidi agar administered price. Semoga pemerintah siap menjadi pilot yang lihai melewati badai dan cuaca yang tak menentu untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.

(Penulis merupakan Ketua Bidang Kemaritiman dan Agraria PB HMI Periode 2021-2023)