Selanjutnya Ivan Wirata menambahkan bahwa pesan dari Dirjen Kehutanan Direksi Direksi perusahaan terkait ini akan di panggil, karena pansus konflik lahan DPRD Provinsi Jambi juga telah membuat rekomendasi.
"Kemudian dari fraksi PKS menyatakan rekomendasi kita dilanjutkan ke Panita Kerja (Panja) Komisi IV. Jadi wewenang pusat DPR RI akan mengejar ke Kementrian. Jadi kelihatan solusi nya sudah nampak, dan semua sudah menandatangani," jelasnya.
Sampai dengan hari ini, Selasa (19/4/2022) rombongan komisi IV DPR RI masih berada di Provinsi Jambi dan akan melihat langsung salah satu lahan yang berada di wilayah Muaro Jambi yaitu Ke Danau Lamo."Itu konflik lahan antara kelompok tani dengan PT. WKS," ujarnya.
Ivan menjelaskan, khusus nya di Desa Danau Lamo itu ada kelompok warga yang tergabung dalam kelompok tani Pantang Mundur dan masuk dalam Persatuan Petani Jambi Kab Muaro Jambi mengklaim areal di WKS Distrik VII seluas ± 3.441 Ha. Dasar klaim berupa pengakuan masyarakat bahwa sebelumnya areal klaim merupakan garapan masyarakat.
"Pada tahun 2014 areal klaim pernah dilakukan identifikasi dan sebagian besar berupa tanaman pokok perusahaan. Hanya ada tanaman sawit tidak produktif ± 36 batang yang berada di sela-sela akasia dengan luas ± 1,9 ha," ungkapnya.
Pada tahun 2020 saat kegiatan harvesting berlangsung tanaman sawit tergusur. Pada saat itu masyarakat minta kompensasi 10 jt/batang atau program ternak madu 150 batang. Saat ini sebagian areal klaim masuk dalam zona kubah gambut.
"Pada Oktober 2020 pihak perwakilan perusahaan bersama Kelompok Tani pernah merencanakan program kemitraan pada lokasi zona kubah gambut dengan kegiatan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seluas 2.610 hektar. September 2021 realisasi program ternak madu sebanyak 150 kotak sudah dijalankan di Kelompok Tani Pantang Mundur," tuturnya.
Baca halaman selanjutnya