Sulit Diberantas, Charta Politika Sebut Politik Uang Masih Tinggi di Pilkada 2020 Mendatang
Penulis: - Jumat, 06 Desember 2019 , 10:34 WIB
Berita Terkait
- FJM Jambi Bersama SKK Migas Sumbangsel dan KKKS Wilayah Jambi Kembali Adakan Field Trip
- Hafiz Resmi Dipecat, Ketua DPD PAN Batanghari di Jabat Abdul Fattah
- Gunakan IT Berantas Korupsi, Pemerintah Klaim Dalam Empat Tahun Ini Korupsi Menurun
- Hesti Haris: Antusias Masyarakat Beli Produk, Indikasi Gelaran Pasar Murah Bermanfaat Bagi Masyarakat
- THR dan TUKIN ASN Pemprov Jambi Akan Dicairkan Sebelum Lebaran.
JERNIH.ID, Jambi - Politik uang pada saat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak sudah menjadi tradisi yang sulit untuk diberantas, termasuk di Provinsi Jambi.
Peneliti senior Charta Politika, Muslimin mengatakan masyarakat relatif lebih menerima uang pada pemilihan kepala daerah mendatang.
"Kecenderungan masyarakat untuk menerima uang pada Pilkada serentak mendatang masih tinggi," kata Muslimin saat merilis hasil survei, Kamis (5/12) kemarin.
Ia mengatakan berdasarkan pengalaman pada pemilihan kepala daerah lalu penerimaan masyarakat pada politik uang sebesar 46 persen namun yang menolak juga berkisar 40 persen
"Tapi apakah bisa merubah pilihan tergantung pada masyarakatnya," bebernya.
"Soalnya ada daerah yang sering disuguhi politik uang namun pilihan tidak berubah. Karena berdasarkan survei jika ditanya soal politik uang mayoritas menjawab menerima dan belum tentu memilih," tandasnya.
Editor : Muhammad Syafe'i